JAKARTA, beritalima.com – Upaya Pemprov Jatim dalam mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah dibidang pengarusutaman gender di seluruh Jatim akhirnya membuahkan hasil gemilang. Atas usaha tersebut, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berhasil meraih kali kedua Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, Jakarta, Rabu (21/12). Sebelumnya penghargaan kategori mentor telah diraih Jatim pada tahun 2014.
Penghargaan APE kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Penghargaan tersebut berupa trophy berwarna hitam yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Seusai menerima penghargaan, Gubernur Jatim Pakde Karwo yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Prov. Jatim Dra. Lies Idawati mengatakan, penghargaan ini diperoleh tidak terlepas dari koordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pimpinan daerah atau bupati/walikota se-Jatim yang sangat baik di bidang pengarustamaan gender.
“Masyarakat Jatim memang produktif dan open minded. Kultur pembangunannya sudah matang. Ini semua tidak terlepas dari pendahulu-pendahulu kami. Para gubernur sebelumnya, masyarakat, tokoh masyarakatnya luar biasa. Koordinasi masyarakat dan pimpinan daerahnya juga sangat bagus,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.
Lebih lanjut disampaikannya, penghargaan ini juga diperoleh atas komitmen politik melalui diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD 2014-2019 Prov. Jatim pada visi misi salah satunya pada strategi pembangunan pengarusutamaan gender dan indeks kinerja utama.
Seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder, lanjutnya, mengimplementasikan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan pada semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Selain itu, seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder telah mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa APE sesungguhnya adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak.
Meskipun, Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia memiliki prestasi yang baik dalam hal kesetaraan gender. Terbukti, pernah mempunyai presiden perempuan yang bahkan di Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar belum pernah ada presiden perempuan.
“Di kabinet (kerja), 24 persen menteri adalah perempuan. Termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari pada upaya kita. Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik,” kata Wapres RI.
Oleh karena itu, Wapres RI Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik. JK juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria.
“Kemajuan pendidikan dan teknologi lah yang mengantar peranan perempuan itu lebih baik dan secara sosial politik yang berubah sehingga masalah gender tidak lagi masalah suatu perjuangan. Tetapi masalah implementasi dan juga perubahan sosial lainnya yang di masyarakat kita agak lebih baik. Jadi peran itu harus dimulai dari rumah tangga, ke daerah, ke sosial, komunitas ke daerah dan tentu secara nasional kita upayakan itu,” ungkap Wapres RI.
Sementara itu, Menteri Pembemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise mengatakan, penghargaan APE adalah penghargaan sekaligus pengakuan pemerintah atas komitmen dan peran dari pimpinan kementerian/lembaga dan pemda yang telah melaksanakan tiga dimensi operasional PPPA. Adapun tiga dimensi yang dimaksud antara lain pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak.
“APE diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian lembaga dan pemda dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dan hak anak di tingkat regulasi, organisasi dan masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskan, terdapat empat kategori penghargaan APE yang diberikan yakni Pratama, Madya, Utama dan Mentor. Penghargaan APE kategori Mentor diberikan kepada 4 kementerian/lembaga, 6 pemerintah provinsi, dan 5 pemerintah kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi diraih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Untuk kementerian/lembaga diraih oleh Kementerian Pertanian, Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Keuangan. Untuk pemerintah kabupaten/kota diraih Kota Surabaya, Kabupaten Rembang, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk Kategori Pratama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, dan 19 pemerintah kabupaten/kota. Kategori Madya diberikan kepada 2 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, dan 41 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk kategori utama diberikan kepada 3 kementerian/lembaga, 4 pemerintah provinsi, 19 pemerintah kabupaten/kota. (**).
