SURABAYA, beritalima.com – Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terus menerus menjadi juara dalam memberikan Pelayanan Publik di Indonesia. Untuk itu, hari ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintan dan Reformasi Birokrasi RI datang ke Jatim, karena Jatim akan dijadikan dasar percontohan dalam inovasi atau perubahan Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo didepan para wartawan seusai acara penyerahan Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 di Lt. 8 Kantor Gubernur jatim, Jln. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (31/1).
Menurutnya, Menpan RB ingin melakukan desiminasi apa yang telah dilakukan di Jatim ini bisa juga dilakukan dan diterapkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebab, enam provinsi lain di Indonesia yang saat ini dating ke Jatim ini juga telah meniru apa yang telah dilakukan Jawa Timur. “Istilahnya meniru tapi mereka lebih baik atau bisa dikatakan ATM-lah agar mereka bisa mengikuti perkembangan Jatim,” tegas Pakde Karwo.
Pakde Karwo mengatakan, Jatim yang dijadikan base of changer (perubahan) karena Jawa Timur membuat rumus Reformasi Birokrasi (RB) sehingga bisa berhasil dan bertambah baik dari sebelumnya. Rumus itu ada empat yaitu Regulasi (R) ditambah Leadership (L) karena 50 % lebih memanage orang (SDM) itu sulit maka untuk sementara ini kita menggunakan Ilmu Tehnologi (IT) dan yang ke-empat adalah control untuk memoneve.
Kalau SAKIP itu, penilaiannya berdasarkan mulai dari rencana program kerja dari masing-masing SKPD. Yang dinilai mulai dari mengukur kinerja yang dibuat dan dilakukan itu ada di program atau tidak, terus program tersebut dilakukan oleh siapa. Selain itu, uangnya ada apa tidak, kalau uangnya ada penggunaannya berkorelasi dengan program apa tidak. Kalau sudah dilakukan, apa input dan outputnya serta outcomenya bagi masyarakat? Semua itu harus ada dan kelihatan jelas.
“Manfaatnya menjadi baik itu kemudian, saya gambarkan Dinas Sosial yang menangani kemiskinan dengan biaya sekian, dan tidak mungkin bisa selesai kalau hanya ditangani oleh Dinsos saja. Untuk itu, harus menggunakan diagram silang dengan tiga atau empat dinas lain. Yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar masalah ini bisa tercover. Dan masalah ini tidak akan mungkin dibicarakan disini,” jelasnya.
Tahun 2016, penilaian SAKIP se Indonesia baru Jatim yang mendapat nilai A yakni Kab. Banyuwangi.dan penilaiannya adalah harus ada program, ada anggaran tapi program itu berkualitas dan saling holistic atau saling memperkuat bukan saling mematikan atau tumpang tindih. Karena ini merupakan kompetisi, maka kab/Kota se Indonesia harus saling beradu inovasi dan kreativitas agar dapat meningkatkan kinerja reformasi birokrasi di daerahnya masing-masing.
Untuk bisa mencapai keberhasilan, maka harus ada kerjasama yang baik antara kab/Kota dan provinsi dan Pusat. Yaitu dengan cara memberikan pendampingan ke Kab/Kota oleh bappeda dan Biro Organisasi dan pendampingan ke provinsi diberikan staf Kemenpan RB dan BPKP.
Kemenpan RB RI Serahkan 147 Penghargaan SAKIP Tahun 2016
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI,, Bpk Asman Abnur,SE,MSi
pagi tadi telah menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota Prov. Jatim Prov. se Kalimantan, Bali, NTB,NTT dan Lampung di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 kantor Gubernur jatim, jln. Pahlawan 110 Surabaya,Selasa (31/1).
Penghargaan- penghargaan yang diserahkan itu dibagi menjadi enam (6) kategori. Yaitu kategori A, satu kabupaten, Kategori B, sebanyak 31 Kab/Kota; kategori BB, sebanyak 3 Kab/Kota dan kategori C, sebanyak 50 kab/kota; serta kategori CC, sebanyak 61 Kab/Kota dan Kategori D. hanya satu kabupaten. Sedang Kab/Kota yang menerima penghargaan tersebut antara lain; Prov. Jatim menerima 31 penghargaan, dengan kategori A satu yakni banyuwangi, Kategori C tiga kab/kota yakni Kota Batu, Kab. Tuban dan Jember. Sedangkan, kategori CCadalah Kab. Sampang, Mojokerto, Kota Kediri, Blitar, T. galek, Bondowoso, Kota probolinggo, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Kediri, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Bangkalan dan Ponorogo.Sedang untuk kategori B adalah Kab. Gresik, Kab. Probolinggo, Kota Mojokerto, kota Blitar, Pamekasan, Lamongan, Magetan dan Kab. Madiun,Pacitan serta kab. Malang .Dan tiga kab/Kota mendapat kategori BB yakni Kab. Tulung agung, Kota malang dan Pasuruan.
Prov. Kalimantan barat mendapat 3 penghargaan dengan kategori C satu, kategori CC satu dan kategori B satu; Kalteng memperoleh 7 penghargaan yakni kategori C satu, CC lima dan kategori B satu. Kaltim mendapat 9 penghargaan yakni kategori CC 5 dan kategori B empat; Kaliman Utara mendapat 10 penghargaan kategori C lima dan kategori CC lima; Kalsel memperoleh empat penghargaan kategori B.
Prov. Bali mendapat delapan penghargaan yakni kategori B empat penghargaan, kategori C satu dan kategori CC tiga. Prov. NTB memperoleh enam penghargaan kategori CC lima dan kategori B dua ; NTT mendapat empat penghargaan kategori CC tiga dan kategori B satu. Prov. Lampung mendapat 10 penghargaan dengan rincian kategori C 10 penghargaan.
Ikut hadir dalam kesempatan tersebut Deputy Kemenpan RB dan seluruh bupati/Walikota se Jatim, se Kalimantan, Bali, NTB,NTT dan se Lampung serta kepala SKPD prov. Jatim. (&&).
