Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Pimpin Aksi Deklarasi Jatim Bersatu Tolak Kerusuhan untuk Indonesia Damai
SURABAYA, beritalima.com | Terjadinya kerusuhan pasca Pemilu yang terjadi di Jakarta pada Tanggal 21-22 Mei 2019 membuat semua pihak berusaha terus membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa.
Melihat kondisi itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim yang terdiri dari Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi, Kejati Jatim Sunarta, Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto dan seluruh elemen TNI-Polri memimpin aksi Deklarasi Jatim Bersatu untuk Indonesia Damai bertempat di Monumen Polisi Istimewa Surabaya, Minggu (16/6).
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim mengajak semua pihak untuk bersama sama menguatkan komitmennya menolak kerusuhan dan menciptakan kedamaian dimana saja.
Bahkan, Khofifah mengingatkan kembali bahwa keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. “Mari kita komitmen untuk senantiasa menolak kerusuhan. Mari bersama sama pekik kan Kerusuhan No, Kedamaian Yes dan NKRI Harga Mati. Semoga komitmen ini di ijabah oleh Allah SWT,” tegasnya.
Khofifah berharap, suasana yang ada di Jatim terus terjaga aman damai tidak ada kerusuhan. Bahkan, Khofifah mendoakan pihak pihak yang ingin berbuat kerusuhan di Jatim diteduhkan hatinya oleh Allah SWT.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan sekaligus membangun produktifitas di Jatim. Caranya, dengan menolak segala kerusuhan dalam bentuk apapun. “Hari ini hari minggu, Warga Jatim ayo tetap bersatu. Hari ini kita olahraga pagi, warga Jatim tetap jaga NKRI,” jelasnya yang diikuti seluruh masyarakat yang memadati kawasan Car Free Day (CFD).
Khofifah menjelaskan bahwa pihaknya ingin semua pihak belajar dari pengalaman negara lain bahwa terjadinya konflik berkepanjangan berawal dari kerusuhan yang mengalami pembiaran. Kondisi tersebut menyebabkan meluas menjadi konflik sosial, politik dan masyarakat.
Menurutnya, pembiaran konflik yang diawali oleh kerusuhan dapat membenturkan elemen elemen strategis dibanyak negara. Belajar dari pengalaman konflik sosial di banyak negara itulah, mari kita jaga Indonesia, mari kita jaga kerukunan juga persatuan dan kesatuan.
“Kita tidak setuju adanya kerusuhan, sekecil apapun. Saya minta kita semua saling mencoba melakukan langkah langkah preventif. Proses demokrasi adalah ruang yg dibuka oleh konstitusi kita, demokrasi yg disampaikan harus lewat cara yang santun, proporsional, dengan menjaga hak hak dari elemen yg lain,” ujar Gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Ditempat yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke 73 yang mengadakan gerak jalan santai dan olahraga pagi bersama. Sekaligus menghadapi isue yang berkembang dengan menolak kerusuhan dan deklarasi damai.
Kegiatan semacam ini juga dilakukan diseluruh kabupaten/kota se Jatim. Seluruh Forkopimda di seluruh Jatim baik aparat pemerintah maupun TNI-Polri. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah mendukung langkah TNI-Polri sehingga masyarakat Jatim memahami untuk menolak kerusuhan untuk mewujudkan Indonesia Damai,” ujarnya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi mengatakan, bahwa semua pihak memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Minimal tanggung jawab tersebut datang dari dirinya sendiri.
“Semua berkewajiban untuk menciptakan keamanan dengan cara menjaga rumah tempat tinggalnya sendiri. Terlebih berita bohong atau Hoax yang tidak bermanfaat harus di hilangkan dan tidak boleh disebarkan sembarangan,” tutupnya. (rr)
