SURABAYA, Beritalima.com|
Politisi partai Demokrat ini mengungkapkan, begitu banyak keluhan masyarakat di kota Surabaya, selalu berkaitan dengan PPDB system zonasi, banjir dan pengangguran. Sehingga pihaknya harus meredam kekecewaan para warga, terutama masyarakat yang merupakan konstituennya.
Adalah Hartoyo SH MH yang tengah melaksanakan tugas penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap II tahun 2022, berlokasi di Tambak Dalam, anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini menuturkan, bahwa selama PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) melakukan kebijakan system zonasi, selalu timbul konflik antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, saat para eksekutif ini membuat program dan meng-implementasi-kannya, selayaknya menyempurnakan infrastruktur yang dibutuhkan. Karena ketika di lapangan program tersebut mengalami berbagai persoalan, tentu yang banyak dirugikan adalah masyarakat.
“Di Surabaya ini ada 31 kecamatan. 15 diantaranya tidak memiliki sekolah SMPN, SMAN dan SMKN. Tentu ini menyulitkan masyarakat jika ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Mengapa semua berharap anak-anak mereka harus sekolah di sekolah negeri. Ya karena sekolah negeri kebanyakan memiliki kualitas pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Yang kedua karena fasilitasnya dipenuhi hampir seluruhnya oleh pemerintah, yang ke tiga, sekolahnya gratis. Makanya semua pada berebut untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri,” sambungnya.
Karena itu, Hartoyo intens melakukan komunikasi dengan para eksekutif untuk merubah system PPDB dengan berbagai pertimbangan. Satu diantaranya adalah jika wilayah warga tersebut tidak termasuk memiliki gedung SMAN SMKN, maka pihaknya meminta pemerintah memberikan dispensasi, atau perlakuan khusus agar warga tersebut anak-anaknya bisa mendapatkan fasilitas masuk di SMAN ataupun SMKN.
Kemudian yang terkait dengan banjir. Warga mengeluh karena sejak adanya pembangunan Tol Surabaya-Malang, daerah Tambak Dalam jadi kebanjiran. Hujan sedikit saja sudah berimbas banjir. Untuk itu, masyarakat meminta Hartoyo menyelesaikan persoalan banjir yang menyusahkan warga ini.
“Kalau masalah pengangguran, InsyaAllah saya akan komunikasikan dengan Dinas Tenaga kerja. Disini banyak pabrik, kenapa warga disini tidak bisa ditampung untuk dikaryakan di pabrik-pabrik. Terutama pabrik Pokphand. Polusi bau menyengat dirasakan warga, tapi warganya tidak merasakan manfaat adanya keberadaan pabrik tersebut,” pungkasnya.(Yul)
