JAKARTA, Beritalima.com– Perlu komitmen kuat dari seluruh elemen anak bangsa untuk mewujudkan demokrasi subtantif yang dapat menghasilkan kesejehateraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini dalam arahan dia pada Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan seri ketiga dengan tema ‘Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini’ yang digelar secara virtual akhir pekan kemarin. Tampil sebagai nara sumber dalam webinar itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohammad Sohibul Iman.
Jazuli mengatakan, Fraksi PKS DPR RI sengaja mengangkat tema ini untuk mendapatkan perspektif yang jernih, reflektif dan konstruktif bagaimana mewujudkan demokrasi yang subtantif.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten tersebut, menegaskan demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain karena kita punya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa. Demokrasi berjalan dengan baik bila prosesnya berjalan jujur, adil, tidak ada tekanan dan paksaan, tak ada money politic dan hal yang menghambat demokrasi menjadi baik.
“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi saja. Namun saat ini demokrasi Indonesia kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital,” ungkap politisi senior yang juga anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sohibul Iman mengatakan, masyarakat Indonesia sudah rindu terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik. Namun, menurut pria yang akrab disapa MSI itu, demokrasi di negara kita saat ini belum sesuai harapan karena masih adanya money politic yang nyata sehingga membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.
Kemunduran demokrasi Indonesia, kata Presiden PKS 2015-2020, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah poltik semakin berat. Ini disebabkan biaya politik mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.
“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang tidak baik akibat abuse of power,” terang Sohibul Iman.
Anies Baswedan dalam paparannya menekankan pentingnya perasaan kesetaraan dalam membangun budaya demokrasi. Dungkapkan, pihak berwenang harus mampu merawat iklim demokrasi karena demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat, nilai keterbukaan, toleransi dan ruang untuk perbedaan.
Semua ini hanya mampu dijamin pemegang kewenangan dengan kebijakan publik yang menumbuhkan perasaan setara di antara semua pihak. “Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai,” ujar Anies.
Dijelaskan, menjaga iklim demokrasi dengan benar. Caranya mendengar dan merespon setiap aspirasi rakyat. Setiap aspirasi harus direspon dengan tata krama yang benar. Pandangan yang berbeda harus dihargai sebagai suara legitimate dari rakyat sehingga hal ini dapat menumbuhkan perasaan setara bagi semua pihak.
Selain itu, demokrasi harus menumbuhkan partisipasi dari semua pihak. Itu dicontohkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari tingkat RT/RW, semuanya dengan melakukan rembug/musyawarah dan interaksi langsung dengan masyarakat. “Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem-problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan,” ujar Anies.
Menurut dia, wujud merawat demokrasi bisa dilihat dari upaya Pemprov DKI menghadirkan ruang publik yang setara. Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman, yang menurutnya, dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya.
“Ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis. Kita melihat transportasi tak hanya sebagai alat pemindah badan, tetapi alat penumbuh kesetaraan. Tidak ada umum dan VIP. Semua mendapatkan fasilitas yang nyaman tanpa memandang latar belakang. Begitu juga pada taman, semua orang dengan strata ekonomi maupun sosial dapat berkumpul di sana tanpa ada sekat.”
Dikatakan, Pemprov DKI bakal terus menjamin iklim demokrasi tetap hidup “Tugas kami di Jakarta memastikan agar ini berjalan terus, sehingga kita dapat menjaga agar iklim demokrasi dan iklim kesetaraan tetap hidup, dengan kebijakan-kebijakan yang kami implementasikan” demikian Anies Baswedan. (akhir)
