JEMBER, beritalima.com | Seluruh Kepala Desa (Kades) di Jember batal menggelar demonstrasi, dikarenakan Bupati Jember H. Hendy Siswanto memberikan fasilitas audiensi penyampaian aspirasi.
Para kades rencana akan turun ke jalan, kedepan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Mereka ingin menyampaikan secara terbuka, perihal Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan aloaksi Dana Desa (DD).
Namun, karena situasi masih dalam Pandemi Covid-19, akhirnya Bupati Jember memberikan ruang untuk beraudiensi di Aula Pemkab Jember, Rabu (22/12/2021).
“Memang kita kemarin sepakat, Asosiliasi Kepala Desa (AKD) akan aksi di lapangan,” kata Ketua AKD Jember, Nurcholis usai beraudiens.
“Kami para kades keberatan dengan adanya Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang pengalokasian Dana Desa (DD) yang penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) senilai 40 persen.
“Jadi, maksud kami, meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi atau mempertimbangkan kembali,” pintanya.
Jadi, dalam audiensi bersama Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari, Kodim 0824, Polres dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jember, kesepakatan aspirasi tetap berjalan, meskipun melalui audiens.
“Kita nanti bersama-sama akan mengirim surat, kepada Kementerian Desa dan Presiden,” ujarnya.
Sementara, Bupati Jember H. Hendy Siswanto mengatakan, memang ada regulasi Perpres 104 tahun 2021 tentang kebijakan penggunaan Dana Desa.
“Dengan adanya ini, kita menampung aspirasi. Kami persilahkan untuk membuat surat, dan kami nanti akan mengkaji dengan tim ahli. Kalau perlu, nanti akan kami sampaikan ke Gubernur,” tegasnya.
Harapan Kades ini, bukan menuntut, tapi memberikan masukan atau saran kepada pemerintah diatasnya.
Bupati meminta kepala desa agar tetap bekerja dengan yang ada, karena semua tujuannya sama, yakni pembangunan untuk masyarakat. (Sug)
