JAILOLO,beritaLima.com– Honor dan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) para penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Halbar 2019 diduga dipakai untuk kegiatan Pameran di Jakarta pada 2019 lalu.
Hal itu terungkap saat hering komisi II DPRD Halbar bersama Dinas Pertanian dan perwakilan dari Penyuluh Pertanian sebanyak 10 orang.
Koordinator komisi II Riswan Hi Kadam saat hering meminta Kadis Pertanian harus mengklarifikasi atas tidak dicairkannya honor PPL beserta Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) selama dua bulan di 2018 dan 2019 harus dibuktikan.
“Sebenarnya harus diformulasikan terkait dengan honor 2018 dan juga 2019 nanti dibayarkan melalui sumber anggaran dari mana dan kapan dibayarkan ? ,” Cetusnya.
Dihitung-hitung untuk 2019 honor beserta BOP 150 juta yang belum dibayarkan itu apakah ada singkronisasi dengan kuota BOP dan honor di 2019 yang belum terbayar itu.
Hal itu kemudian ditanggapi oleh Kepala Dinas Pertanian Halbar Tutari Balatjai saat hering mengakui honor serta operasional Penyuluh pada 2019 yang tak kunjung terbayar itu dipakai untuk kegiatan Pameran di Jakarta pada 2019.
Menurutnya sebenarnya tunggakan 150 juta untuk honor dan operasional Penyuluh 2019 itu seharusnya sudah dibayarkan, cuma pada saat itu ada kegiatan pameran dan juga pemangkasan anggaran sehingga uang itu diakuinya sudah terpakai untuk kegiatan Pameran di Jakarta.
“Jadi uang 150 juta waktu itu saya kaget, terus terang ya sampai kegiatan itu kami ke Jakarta dan setelah pulang dari Jakarta baru saya bertanya-tanya kenapa honor Penyuluh dua bulan belum terbayar ternyata uang kegiatan pameran tersebut adalah honor penyuluh,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan seandainya waktu itu kalau dirinya tahu bahwa uang itu adalah honor Penyuluh yang dicairkan itu maka tidak mungkin mereka mau bawa ke Jakarta.
“Kemudian honor triwulan keempat di tahun 2020 sudah terpangkas sehingga sekarang ini harus bawa ke 2021 dan jelas utang tetap kami bayar,” akunya.
Ia juga merencanakan akan disiasati terkait perjalanan dalam daerah maupun luar daerah nantinya untuk membayar honor dan operasional Penyuluh.
Sementara diakuinya untuk honor 2018 itu sudah dicairkan ke penyuluh maupun ke koordinator BPP karena Ia mengaku buktinya ada.
Selain itu dibantah langsung oleh Penyuluh asal Jailolo Muhammad Yusuf menyampaikan telah konfirmasi dengan Bendahara dinas Pertanian, diakui oleh Bendahara bahwa untuk honor serta BOP dua bulan di 2018 itu sudah dicairkan.
“Tapi teman-teman semua bukan hanya saya sendiri yang merasakan terkait honor dua bulan dan juga operasional di 2018 itu belum dicairkan,” katanya.
Ia juga menyatakan untuk 2018 waktu itu ia dipercayakan sebagai ketua Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jailolo, waktu itu dirinya datang dirumah Kadis Pertanian dan mempertanyakan langsung terkait honorer serta BOP penyuluh untuk dua bulan yang belum dibayarkan.
“Pak kadis waktu itu bilang tidak tahu dan nantinya dia bakal konfirmasi dengan bendahara,” katanya.
Selain itu juga Koordinator BPP Sahu Timur David Yunga mengakui untuk tahun 2019 tenaga penyuluh yang dibayarkan hanya untuk operasional dan hanya diberikan untuk 4 orang termasuk dirinya dengan masing-masing per bulan dikasih 250 per orang.
“Sedangkan gaji honor untuk penyuluh non PNS itu tidak dibayarkan. Kemudian untuk 2018 itu bulan November-Desember karena waktu itu setahu saya banyak penyuluh yang mengeluh dan hanya dibayarkan untuk 10 bulan minus dua bulan,” ungkapnya.
Karena menurutnya pihaknya tidak punya catatan waktu itu sehingga dirinya menuntut untuk bulan November-Desember segera dicairkan.
“Kemudian untuk 2020 penyuluh juga sudah berteriak dan keluhkan tapi tidak ada penjelasan dari kadis maupun sekretaris Dinas Pertanian,” ucapnya.
Selain itu juga Ketua Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Jailolo Hi. Mahmud Kodja menyebutkan berdasarkan pernyataan dari Bendahara bahwa sudah dicairkan semua tapi secara fakta yang dirasakan penyuluh itu belum.
Menanggapi hal itu Bendahara Dinas Pertanian Halbar Ahmad Pelupessy mengaku terkait honor Penyuluh di 2018 itu sudah clear. Dengan rinciannya bulan Januari-Februari diterima di bulan April, dan bulan Maret diterima di bulan Juni sementara April-Mei diterima pada bulan Agustus, terus bulan Juni-Juli itu diterima pada bulan November 2018.
Ia juga akui bahwa waktu itu juga ia tanyakan kepada pak Muhammad Yusuf PPL Jailolo bahwa bulan apa yang belum diterima pada 2018, terus dikatakan bulan Juni-Juli sedangkan itu sudah dibayarkan pada November 2018.
“Sementara itu dikatakan oleh koordinator Penyuluh Kecamatan Jailolo bapak Hi Mahmud Kodja bahwa yang belum terbayar November-Desember 2018 sebenarnya bulan apa yang belum diterima saya bingung,” cetus Ahmad.
Menurutnya honor untuk penyuluh itu ada yang diterima oleh koordinator bahkan ada juga yang diterima langsung oleh penyuluh masing-masing.
“Dan untuk 2018 itu sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kalaupun ada bakal terbawa di 2019 dengan hal yang sama karena memang tidak ada bukti,” jelasnya.
Sementara itu ketua komisi II DPRD Halbar Nikodemus H David Ratulangi menyatakan bahwa telah diakui Kadis pertanian bahwa anggaran honor dan operasional untuk penyuluh telah dipakai untuk kegiatan Pameran di Jakarta.
Dan menurut nya bahwa terkait pernyataan kadis yang tidak tahu bahwa sumber anggaran 150 juta untuk tenaga penyuluh tersebut dirasa mustahil jika kadis Pertanian tidak tahu.
“Dan Kadis pasti tahun anggaran tersebut diperuntukkan untuk apa dan ini termasuk Penyalahgunaan kewenangan karena anggaran itu harus dibayar karena itu hak para penyuluh,” jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya semua yang belum terbayar itu 2018 dua bulan, 2019 juga demikian dan 2020 selama tiga bulan.
“Jadi ini termasuk preseden terburuk bagi Dinas Pertanian Halbar dan bakal ada punishment,” ucapnya(Ay)
