JAILOLO, beritalima.com – Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), Senin (27/2/2017), sekitar pukul 11.30 WIT, 2 (dua) massa aksi yakni Aliansi Pemuda Halbar dan Kaukus Muda Halbar, secara bersamaan menggelar unjuk rasa, mendesak Bupati Halbar Danny Missy untuk segera mencopot sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Halbar. Selain itu, merefleksikan 1 tahun kepemimpinan Bupati Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando.
Puluhan massa aksi, dengan menggunakan dua unit pic up dan dilengkapi sound system, di halaman kantor Bupati Halbar.
Salah satu orator dari Aliansi Pemuda Halbar Beny Rumangung, dalam orasinya, mengatakan, menindak lanjuti 1 tahun kerja Bupati Halbar dengan mewujudkan masyarakat yang cerdas regilius, berbudaya, sehat sejahtera bermodal dan berintegritas sesuai visi – misi bupati. Tetapi sayangnya, berbagai permasalahan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa SKPD terjadi sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara optimal oleh Pemkab Halbar. Sehingga dengan begitu, Aliansi Pemuda Halbar menggugat mendesak Bupati agar memberantas tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesenimbungan karena korupsi telah merugikan keuangan daerah.
Lanjut Beny, sikap kami segara mencopot sejumlah pimpinan SKPD dari jabatannya, selain itu rolling eselon III dan IV yang tidak sesuai dengan aturan ASN yaitu pegawai Honorer dilantik untuk menduduki jabatan. Maka itu, harus mengevaluasi kinerja Ketua Baperjakat, kepala BKD dan ainspektorat yang tidak sesuai prosedur.
Ia juga menambahkan, soal Proses penyelesaian sengketa 6 desa kecamatan Jailolo Timur, yang belum terialisasi dalam program 100 hari kerja Danny – Zakir
Sementara Korlap Aliansi Pemuda Halbar, Imelda Tude, mengatakan, terkait permasalahan Pilkades Bilote dan Moisou. Yang telah dilakukan pemerasan terhadap kepala desa oleh Dinas PMD Halbar.
Selain itu, lanjut Imelda, untuk sertifikasi guru yang belum dibayar selama 4 (empat) bulan, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG), maka itu kami mendesak agar mencopot Kadis pendidikan Halbar Sonny Balatjai dari jabatannya, karena dinilai lalai dalam pengelolaan keuangan daerah. Serta mendesak menghentikan program pembuatan bandara Kuripasai karena tidak diberikan dampak positif bagi pembangunan Halbar.
Imelda menambahkan, Bupati Danny juga harus menghentikan agenda – agenda perjalanan dinas dan meminta transparansi kegiatan yang dilakukan Bupati Halbar, yang terindikasi merugikan keuangan daerah.
Sedangkan Kaukus Muda Halbar, mendesak menyelesaikan masalah 6 desa kecamatan Jailolo Timur, atas janji – janji Bupati Halbar Danny Missy. Dengan begitu, Salah seorang orator Fahmi Albar, mengecam atas program 100 hari sampai saat ini belum tuntas. Baik itu, bandara Kuripasai, tidak menerima gaji dan tunjangan, segitiga emas, Bupati yang banyak keluar daerah, pelayanan gratis speedboat untuk orang meninggal, rusaknya birokrasi, lahan tanam jagung 20 ribu Ha. Untuk itu, sebagai bentuk keprihatinan atas akumulasi persoalan yang terjadi di Halmahera Barat yang dinilai miskin solusi dan kering atas janji – janji manis Bupati Danny. Maka dengan begitu, kami Kaukus muda masih memberikan rapor merah atas kinerja selama ini,”tandasnya.
Unjuk rasa yang berlangsung selama 2 jam itu, berjalan aman dan tertip hingga massa aksi kembali membubarkan diri. (ssd)
