Kembangkan Replikasi TPBIS, Tiga Pustama Disperpusip Jatim Berbagi Pengalaman di Sulsel

  • Whatsapp

MAKASAR, Beritalima.com|
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksistensi literasi di Jatim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jatim berbagi pengalaman bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Prov. Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kedua lembaga yang membidangi dunia perpustakaan dan kearsipan itu berbagi sukses dalam membangun dan mengembangkan layanan literasi di wilayah masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu tiga Pustakawan Utama (Pustama) Disperpusip Jatim yakni Drs. Supratomo, MSi, Sukaryo, SH, MM dan Drs. Abimanyu PI, MM yang digelar di Kantor Dispusarsip Prov. Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12, Kota Makasar, Selasa (28/11/2023).

Hadir pula Kepala Dispusarsip Provinsi Sulsel, Ir. Andi Parenrengi, MP serta beberapa Pustama dan pejabat di lingkungan Dispusarsip Provinsi Sulsel.

Pertemuan yang berjalan “sersan” alias serius tapi santai itu banyak pembahasan yang menarik. Terutama soal replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang saat ini banyak diperbincangkan bagi kalangan pustakawan.

“Kami disini sama-sama saling belajar. Bagaimana kita bisa membangun replikasi TPBIS seperti yang kita harapkan bersama, yakni memberikan dampak kongkrit bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Pustama Disperpusip Jatim, Drs. Abimanyu PI, MM.

Hal itu penting dilakukan mengingat era saat ini sudah berbeda dalam mengembangkan dunia perpustakaan. Jika dulu masih berkecimpung di dunia perbukuan, tetapi sekarang sudah merambah bagaimana cara menyejahterakan masyarakat lewat peran literasi.

“Ini yang saat ini kita kembangkan. Sehingga kami terus melakukan transformasi perpustakaan melalui inklusi sosial,” kata Abimanyu.

Saat ini Disperpusip Jatim pun sudah menerapkan langkah tersebut. Bahkan sudah banyak yang dilakukannya seperti pengembangan pelatihan, pembelajaran bersama serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Inklusi sosial ini sudah kita lakukan. Contohnya pelatihan barbershop, publik speaking dan lain sebagainya. Termasuk juga membangun tanaman hidroponik dan budi daya lele. Dan itu semua kita lakukan dengan berbasis literasi,” ungkapnya.

Jatim sendiri mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam membangun literasi. Terbukti untuk indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) serta tingkat kegemaran membaca (TGM) nya naik. Pada tahun 2022 lalu, IPLM nilainya mencapai 15,69. Angka itu meningkat jika dibanding tahun 2021 sebesar 14,78.

“Untuk TGM nya pun tinggi. Angkanya sebesar 68,54 pada tahun 2022. Data itu terbilang meningkat jika dibanding 2021 yang bertengger pada 64,20,” terang Abimanyu.

Meski demikian, apa yang sudah dilakukan tersebut masih belum maksimal. Untuk itu, dirinya ingin Disperpusip Jatim terus berbenah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat lewat basis literasinya.

“Itu yang kami ingin lakukan yakni mengetahui seperti apa yang sudah dilakukan di Sulsel ini. Utamanya soal regulasi, anggaran, strategi advokasi serta bantuan hibah,” papar mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim itu.

Sementara itu, Kepala Dispusarsip Provinsi Sulsel, Ir. Andi Parenrengi, MP menyampaikan bahwa lembaga yang ia pimpin telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Perpusnas RI.

“Utamanya untuk dukungan anggaran pembangunan dan perluasan berupa renovasi gedung dan layanan di daerah. Termasuk bantuan MPK, pocadi dan buku,” tukasnya.

Namun yang jauh lebih penting, sebut Andi Parenrengi adalah membangun kemitraan dengan Komisi E DPRD sebagai mitra kerja dinasnya. Terutama soal dukungan regulasi dan anggaran.

“Untuk hibah, kami tahun ini ada bantuan hibah berupa komputer, buku dan rak. Itu dari anggaran sinergitas untuk membantu perpustakaan desa,” jelasnya.

Hibah tersebut sudah dilakukannya di 26 desa. Masing-masing desa mencapai 2 hingga 3 unit.

“Jadi masing-masing bantuan itu kita berikan dalam replikasi mandiri. Program itu sudah dijalankan sejak 2019,” tuturnya.

Kendati diawal-awal banyak penolakan karena dinilai bersinggungan dengan OPD lain, tetapi semua bisa dijalankan dengan baik dan tidak ada temuan.

“DPRD kabupaten kota sudah melirik program yang kita laksanakan di provinsi. Kami di provinsi juga melakukan pembinaan dan sudah berjalan,” terangnya.

“Kami selalu melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergi bersama. Kami berbagi peran dengan kabupaten kota. Titik mana yang perlu didampingi lewat monev,” imbuhnya.(yul)

beritalima.com

Pos terkait