TORAJA UTARA-www.beritalima.com-Kendati Pemerintah memperhatikan kesejahteraan Kepala Lembang (desa….red),dengan memberikan tunjangan khusus tambahan gajih,Kepala Lembang masa pemerintahan Kalatiku Paembonan selaku bupati Toraja Utara menerima gajih sebesar Rp.5 juta rupiah perbulan.
Harapan bupati,dengan tunjangan khusus Kepala Lembang diharapkan memaksimalkan pelayanan serta menimalisasi adanya penyimpangan dana yang dikelola oleh Kepala Lembang.
Namun dugaan pungli yang ditenggarai dilakukan oleh beberapa oknum Kepala Lembang rupanya masih saja terjadi.Sebut saja Lembang Talimbangan,warga mulai membicarakan adanya pungutan sertifikat Perona.Kepala Lembang Talimbangan Kecamatan Buntu Pepasan,Yunus Missi,dari keterangan tokoh masyarakat setempat di panggil Ne’ Ayu (67),menututurkan kepada wartawan beritalima ,Selasa (12/7),di kediamannya Pasar Hewan Bolu Rantepao,mengungkapkan dua sertifikat yang mereka ambil dari Kepala Lembang Ia harus merogoh koceknya satu juta rupiah.
“Ini sertifikat perona saya ambil,dua sertifikat saya harus membayar satu juta rupiah,artinya satu sertifikat dipungut lima ratus ribu rupiah,”tegas Ne Ayu,sambil mempertanyakan perona, sertifikat yang disubsidi pemerintah.
Kembali tokoh masyarakat itu,yang dikenal saudagar Kerbau,menyayangkan sikap Kepala Lembang melakukan pungutan terkait sertifikat perona diketahui warga gratis.”Malah ada warga yang ekonomi mereka kurang mampu, boleh dikata janda karena cukup lama ibu itu ditinggal suaminya merantau ke Malaysia,akibat tidak punya uang sampai detik ini sertifikatnya belum diambil”,kata Ne’ Ayu.
Sementara Kepala Lembang Talimbangan Yunus Missi,terkait tudingan masyarakat setempat adanya pungutan sertifikat perona hingga berita ini layak cetak belum dapat dikonfirmasikan.
Ditempat terpisah Dwi Widada,S.Sos,selaku Kasi Pengaturan dan Pengukuran Tanah Di Badan Pertanahan Negara (BPN) secara tegas ia menjelaskan tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apapun,kecuali pembayaran patok,meterai yang telah disepakati warga.(Gede Siwa)
