BONDOWOSO, beritalima.com – Setelah tersiar kabar adanya proyek yang dikerjakan rekanan tidak sesuai dengan spek Komisi III DPRD Bondowoso, akhirnya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kesejumlah proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Samsul Hadi Merdeka, mengatakan, Komisi III secara personal maupun kelompok bisa berjalan-jalan kemana saja melihat proyek diseluruh Bondowoso, apalagi ada sesuatu yang sudah viral di media sosial (Medsos), seperti pembangunan irigasi yang terjadi di Kecamatan Pakem.
“Wajar kalau kita datang kesana untuk melihat dilokasi,” katanya kepada sejumlah wartawan, Kamis, (14/09/2017).
Menurutnya, ada beberapa sisi yang dibicarakan dengan Dinas PUPR, terkait kewenangan hak dan keajiban sebagai anggota DPRD, yang mempunyai kewenangan bajeting, UU, legislasi dan pengawasan.
Kontrol yang kita lakukan ini adalah mengarah tentang kebijakan, dan tidak masalah tehnis. Sedangkan masalah tehsnis sesuai PP nomor 18, menjadi kewenangan BPKP dan Inspektorat, sehingga kedua lembaga tersebut dapat menjastifikasi seperti dibongkar dan sebagainya.
“Kita ini hanya terkait dengan masalah kebijakan yang diambil oleh PUPR ini benar atau salah apa tidak?. Jika ada keleliruan maka hanya diberi pengarahan saja,”ujarnya.
Jika kemudian ada kesalahan dari pihak kontraktor, paling tidak ada semacam shok terapi saja atau ada sangsi yang diberikan kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan itu.
“Oleh karena itu, kita tidak punya kewenangan untuk memberikan hukuman kepada rekanan yang berkerja tidak baik, maka itu adalah kewenangan BPKP dan Inspektorat untuk merekomendasikan kepada PUPR,” tegasnya. (*/Rois)
