Kondisi Jalan Utama Menuju Kantor Bupati Sula,Tangung Jawab Balai Malut

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com-

Pembangunan tanggul di Jakarta Utara menjadi prioritas dalam Musrembang tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 2017. Hal ini di sampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono seusai melakukan Musrembang bersama para pejabat Pemkot Jakarta Utara, Kamis (16/03/2017).

“Secara Nasional pembangunan tanggul di wilayah Jakarta Utara menjadi prioritas,” kata Sumarsono.

Sementara untuk pengerjaan tanggul tersebut menurut Sumarsono akan di kerjakan secara bertahap. “Sedangkan untuk anggaran pembangunan tanggul sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta dari perusahaan-perusahaan,” tambahnya.

Lebih lanjut Sumarsono menjelaskan pembangunan tanggul sepanjang pantai Jakarta Utara akan di bagi -bagi. “Dari APBD tahun ini saja pembangunan tanggul sepanjang 1,5 kilo meter, APBN sepanjang 2,5 Km, selebihnya dari swasta,” jelasnya.

Selain itu Sumarsono berharap tiga hal dalam Musrembang tersebut yang pertama supaya sinkron antara pemerintah pusat (Pemprov DKI Jakarta) dengan Pemerintah Kota, kemudian yang ke dua semua perbedaan pandangan dapat di satu kan untuk membangun Jakarta Utara dan yang ke tiga adalah kita memasyarakatkan yaitu kita membangun Indonesia khususnya Jakarta instrumen musyawarah seperti ini sangat penting. (Edi)

www.beritalima.com

Dikirim dari Yahoo Mail di Android

Pada Kam, 16 Mar 2017 pada 15:47, Radar Sula
menulis:
SANANA.beritalima,com – Ruas jalan utama sanana menuju kantor bupati desa pohea,kecamatan sanana utara kabupaten kepulaun sula(malut) sulit dilalui kendaraan bermotor. Karena badan jalan dipenuhi tanah dan lumpur,sehingga banyak mengalami kecelakaan.
Pantauan beritalima, terlihat permukaan jalan yang rata karena kondisinya rusak parah dan penuh lumpur dan semakin membuat pengendara cemas melewatinya karena khawatir terjungkal ke dalam parit jalan.

Ruas jalan menuju pusat pemerintahan itu kurang kondusif, ruas jalan itu pun kini sudah kupak kapik. Padahal Pemkab sula sudah berdiri sejak mekar kabupaten sula tahun 2003 silam.Parahnya lagi deker yang ada di sana sudah ambruk karena lapisan permukaan deker menahan air hujan. Air tergenang terus di permukaan deker karena tidak ada saluran pem-buangan air. Sedihnya, usai melewati jalannya menanjak lumpur yang begitu,berbahaya,sebab banyak yang mengalami korban jiwa,

“Apabila salah masuk, kendaraan bisa mundur dan terjun ke air laut ,” ujar pengendara roda dua yang tidak mau menyebut namanya kepada beritalima . Pengguna jalan yang menolak namanya dikorankan mengatakan setiap kali melewati jalan yang panjangnya sekira 8 Km dengan lebar sekira 5 meter setengah itu dirinya harus ekstra hati-hati, bila tidak akan mengalami kecelakaan. “Kita heran koq, masih ada ruas jalan di pusat pemerintahan ,” cetusnya.

Warga yang berdomisili di sekitar Jalan kampung baru mengakui ruas jalan tersebut telah pernah dihotmix, namun karena tekstur tanahnya turun akibat dilewati kendaraan mengakibatkan jalan hancur, kemudian ditempel dengan semen oleh pemerintah kota sanana..

“Saya saksikan langsung waktu dihotmix, kemudian dionderlak lagi setelah badan jalan hancur. Kemungkinan ruas jalan tidak tahan menahan beban kendaraan yang melaju di atasnya,” ujar warga.

Warga Sula berharap balai Pemerintahan provinsi maluku utara (Malut) segara melakukan perbaikan jalan dengan megaspal jalan tersebut. Karena ruas jalan itu merupakan sarana vital untuk memperlancar hubungan arus lalu lintas antar pusat pemerintahan di kabupaten kepulaun sula.

Ketika di wawancarai,beritalima, bupati Hendrata thes Di ruangan kerjanya,terkait jalan menuju kantor Bupati,saya sudah menelpon kapala Balai Provinsi Malut secara berulang kali namun tidak di jawab sehingga ia lewat sms namun tidak ada balasan juga. Saya juga sangat terganggu karena jalan menuju kantor bupati memang rusak makanya setelah dilantik saya sudah kordinasi ke balai, mungkin sehari dua lagi,ungkap Bupati Hendrata Thes

Sementara kepala balai provinsi maluku utara,Safwan,saat di konformasi via handphone,Kamis 17/3/2017.semua itu harus di pertanyakan di PPK provinsi,sebab PPK yang tau semuanya.”katanya(@dino)

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *