DEPOK, beritalima.com- Pilkada Kota Depok, sudah didepan mata. Bahkan saat ini sudah masuk tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dilaksanakan 15 Januari – 14 Februari 2020.
Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahid, mengatakan, perekrutan PPK harus transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan orang-orang yang memiliki integritas.
“Apalagi, proses rekrutmen PPK memiliki potensi kerawanan. Diantaranya memiliki rekam jejak buruk dan calon PPK ada yang terindikasi sebagai anggota/pengurus parpol maupun ada kedekatan dengan partai politik atau calon tertentu,” kata Fajri.
Menurutnya lagi, setelah diumumkannya hasil CAT, yang berhasil lulus akan diwawancara kami. Ia mengharapkan kepada KPU Kota Depok untuk melakukan seleksi sesuai dengan kompetensi, bukan karena adanya kedekatan salah satu calon PPK dengan parpol tertentu.
“Karena mencari sosok pejabat publik tidaklah mudah. Sosok yang dicari harus memiliki integritas, kejujuran dan bebas dari kepentingan politik. Proses seleksi PPK harus memiliki rekam jejak yang baik dan bukan yang meragukan. KPU Kota Depok harus melihat rekam jejak calon PPK yang kemarin sudah menjadi PPK di Pileg dan Pilpres 2019. Kalau mereka bermasalah atau memiliki rekam jejak yang buruk, KPU Kota Depok jangan memilih mereka kembali sebagai PPK di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang akan terlaksana beberapa bulan lagi,” tandasnya.
Fajri melihat, ada beberapa nama calon PPK yang diduga ada kedekatan dengan partai politik tertentu saat Pileg dan Pilpres kemarin.
“Kami akan selalu memantau apakah KPU Kota Depok bisa memilih calon-calon PPK dengan baik atau memang ada unsur kesengajaan dalam perekrutan PPK di KPU Kota Depok. Kami berharap potensi kerawanan dapat diminimalisir dengan cara rekrutmen yang trasnparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga publik dapat menilai calon anggota PPK,” tegasnya.
Mengingat pentingnya rekrutmen PPK yang transparan dan akuntabel serta banyaknya kerawanan dalam rekrutmen PPK, lanjutnya, Bawaslu Kota Depok sebagai lembaga pengawasan untuk pro aktif dalam pengawasan perekrutan PPK. Apalagi ada beberapa nama yang memiliki rekam jejak buruk dan dugaan adanya kedekatan dengan partai politik maupun calon walikota tertentu.
“Bawaslu jangan hanya menerima laporan masyarakat saja, tapi harus pro aktif mencari bukti-bukti calon PPK yang memiliki kerawanan,” tambahnya.
Terkait pengawasan rekrutmen PPK, paparnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki alat kerja pengawasan.
“Jangan sampai publik hilang kepercayaan terhadap Bawaslu karena kinerja Bawaslu hanya menunggu dan menunggu laporan masyarakat,” pungkasnya. (Red).
