JAKARTA, Beritalima.com– Dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara pekan lalu, Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan menemukan banyaknya masalah yang harus diselesaikan di wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Philipina.
Saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah paling Utara Provinsi Sulawesi Utara tersebut, politisi senior Partai Demokrat ini didampingi Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Partai Demokrat, Marhany Pua (Kelompok DPD), Fadholy (Nasdem) dan Jendry Alting Keintjem (Fraksi PDIP).
Selama di Kabupaten Sangihe, Gubernur Sulawesi Utara 1995-2000 tersebut mengunjungi fasilitas kesehatan dan pelabuhan di daerah pulau ini. Faslitas kesehatan yang dikunjungi yakni Rumah Sakit (RS) Pratama, Liun Kedange dan Puskesmas Enemawira.
Sedangkan pelabuhan yang disambangi adalah Petta dan Tahuna. “Dari semua kunjungan yang dilakukan, banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filiphina ini. Masalah itu ada yang sudah teratasi, ada pula yang belum,” ungkap purnawirawan TNI AD ini.
Wakil rakyat dari Sulawesi Utara ini mengatakan, kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis. Untuk itu, perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarkat bisa diketahui. “Jangan sampai masyarakat perbatasan tidak sejahtera,” ungkap EE Mangindaan.
Diungkapkan, laki-laki kelahiran Surakarta, 5 Januari 1943 tersebut, MPR RI sangat serius dalam melihat wilayah perbatasan sehingga perbatasan yang ada di Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera semua pernah dikunjungi. “Ternyata wilayah perbatasan ini butuh banyak perhatian pada banyak hal,” ungkap putra pendiri Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) ini.
Kunjungan ke wilayah perbatasan itu menurut EE Mangindaan, merupakan program yang telah dibahas sejak November 2015 dalam pertemuan yang dipimpinnya di Manado, Sulawesi Utara. “Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait.”
Rumah sakit yang ada dan dibangun dengan dana konsentrasi diakui mampu mencukupi pembangunan gedung dan isinya. Namun, diakui fasilitas rumah dinas untuk dokter belum dibangun. EE Mangindaan menyebut, untuk itu perlu anggaran tambahan dari kementerian membangun rumah dinas dokter.
Untuk mencukupi dokter, mantan pemain nasional (PSSI) junior yang sampai saat ini masih aktif melakukan olahraga tenis itu mengharap agar anak-anak SMA di Sangihe didorong kuliah di Fakultas Kedokteran.
Setelah mereka lulus diharapkan kembali ke kampung halaman, mengabdi menjadi dokter. Sambil menunggu anak-anak Sangihe kuliah di Fakultas Kedokteran, pemerintah kabupaten merekrut dokter dengan sistem semisal Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan syarat-syarat yang ditentukan.
EE Manindaan mengucapkan terima kasih kepada Bupati. “Bupati terlihat memprioritaskan pembangunan kesehatan. Apa jadinya kalau masyarakat tak sehat.” tambah dia.
EE Mangindaan juga memuji Sangihe telah mentas dari daerah kemiskinan. “Dari sinilah maka kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian dirinya berharap tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe.”
Terkait perhubungan laut, Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ingin angkutan laut bersinergi antarpulau.
Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur. Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan namun juga untuk melayani kesehatan.
Agar berjalan efisien dan efektif, dirinya mengusulkan kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja tetapi diharapkan kapal selain mengangkut penumpang juga mengangkut cargo.
“Jadi, dwi fungsi. Hal demikian juga saya lihat dilakukan Australia. Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi,” ungkap bapak dari dua putra dan satu putri ini.
Dikatakan, menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan banyak keperluan. Karena itu, EE Mangindaan berharap, Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal yang ada sehingga di saat Natal dan Tahun Baru masyarakat bisa merayakan dengan gembira.
Mangindaan mengatakan MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu masalah-masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait. Sebagai mitra pemerintah, masalah yang ada akan diselesaikan dalam rapat dengan instansi terkait.
Tugas pokok MPR menurut EE Mangindaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI serta mensosialisasikan Empat Pilar. “Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tidak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa,” demikian EE Mangindaan. (akhir)
