SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk fokus pada akuntabilitas anggaran. Kepala daerah diminta serius melaksanakan pengelolaan anggaran secara elektronik atau e-budgeting. Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan nama, alamat, dan rencana anggarannya secara rinci.
Hal tersebut disampaikannya saat acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Walikota Madiun dan Ketua TP PKK dan Dekranasda Kota Madiun sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (21/8).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim berharap, melalui e-budgeting ini, tidak ada lagi perubahan anggaran setelah KUA-PPAS. “Saya juga usul pada pimpinan dewan agar pada saat KUA-PPAS, batas untuk Jaring Aspirasi Masyarakat/Jasmas harus sudah final terkait nama, alamat dan jumlah uangnya,” katanya. KUA-PPAS sendiri adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
Selain akuntabilitas anggaran, Gubernur juga mengingatkan masalah kemiskinan kultural yang disebabkan pola hidup masyarakat seperti malas bekerja dan pasrah pada keadaan. Solusinya, masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, serta harus didekati dan diajak bicara. “Kesalahan fatal masyarakat ini hanya dijadikan obyek, sehingga mereka sendiri asing terhadap program yang dijalankan, jadi kuncinya partisipatoris,” katanya.
Pada kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjalin hubungan baik dengan Forkopimda dan DPRD. Salah satunya dengan sering membuat forum diskusi dengan forkopimda, serta forum diskusi dengan dewan terkait pembahasan anggaran.
Apresiasi Kota Madiun
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bagi Walikota Madiun sebelumnya, Bambang Irianto yang telah memimpin Kota Madiun sehingga meraih banyak penghargaan baik tingkat provinsi dan nasional. Penghargaan yang diraih Kota Madiun di tingkat provinsi seperti, Juara I lomba lingkungan sekolah sehat, Juara I lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Juara I lomba pasar terbaik, Juara I lomba kelurahan siaga aktif, serta juara 1 pelaksana terbaik posyandu.
Di tingkat nasional, Kota Madiun meraih beberapa penghargaan seperti zero accident award, wahana tata nugraha, adipura kencana, adipura kirana, adiwiyata, penghargaan kota sehat tingkat nasional, serta anugerah kota sehat.
Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum dilantik Gubernur Jatim berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3514 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pengangkatan Walikota dan pemberhentian Wakil Walikota Madiun. Sebelumnya, Sugeng menjabat sebagai Wakil Walikota Madiun. Walikota Madiun sebelumnya, H. Bambang Irianto, SH, MM diberhentikan berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5613 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang pemberhentian Walikota Madiun. Sebelumnya, Bambang mengundurkan diri dari jabatannya karena kasus hukum yang dijalaninya.
Minta Kader PKK Sukseskan Imunisasi MR
Selain Pelantikan Walikota Madiun, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Kota Madiun dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019, yakni Hj. Sri Ismah Sugeng Rismiyanto, oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.
Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 05/KEP/PKK.PROV/VIII/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Madiun tanggal 18 Agustus 2017, serta SK Dekranasda Prov. Jatim nomor 05/DEKRAN.JATIM/SK/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019.
Dalam sambutannya, Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim meminta Ketua TP PKK kab/kota termasuk Kota Madiun untuk ikut menyukseskan pelaksanaan program nasional imunisasi Measless dan Rubella (MR). Imunisasi dengan vaksin MR ini merupakan pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan rubella.
Program ini, lanjutnya, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk kyai dan ulama. “Kami mohon dukungan semua pihak termasuk kader PKK untuk menyukseskan program ini, karena alhamdulillah sampai hari ini sudah 64 persen. Kami titip hingga September nanti bisa selesai 100 persen,” kata Bude Karwo.
Program Imunisasi MR ini dilaksanakan pada bulan bulan Agustus sd September 2017 di tempat-tempat pelayanan imunisasi yang terdekat. Imunisasi MR ini penting dilakukan agar anak-anak maupun dewasa tidak terkena penyakit campak dan rubella hingga konseskuensi terburuk bisa menyebabkan kematian.
Ketua Tim Penggerak PKK Prov Jatim Nina Soekarwo lantik istri Walikota Madiun sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun sisa masa jabatan 2014 – 2019 di Grahadi
Di akhir, untuk meningkatkan hasil kerajinan daerah, Bude Karwo mengajak masyarakat untuk mencintai produk dan kerajinan dari daerahnya masing-masing. “Melalui Dekranasda kami terus mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu meningkatkan industri kerajinan di Jatim,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua I TP PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, Bupati Magetan beserta isteri, Bupati Madiun beserta isteri, Bupati Ponorogo beserta isteri, serta forkopimda Kota Madiun. (rr)
