JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi masyarakat terhadap kondisi penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terutama setelah ditetapkannya LPJK 2021-2024.
Menurut LaNyalla, aspirasi asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang tergabung Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (DPP Gapeknas) ini diterima dan ditindak lanjuti. “Kita tindak lanjuti dengan mengundang Menteri PUPR dan masyarakat jasa konstruksi,” kata dia saat audiensi dengan DPP Gapeknas di Komplek Parlemen, Senayan, akhir pekan ini.
Menurut Ketua Umum DPP Gapeknas, Manahara R Siahaan, yang menjadi keresahan masyarakat jasa konstruksi karena Kementerian PUPR belum menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk edaran yang menjadi pedoman LPJK. “Kondisi ini tentu menghambat dalam program percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang menjadi program prioritas dari Presiden.”
Dikemukakan, akibat permasalahan itu, badan usaha tak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi karena tidak dapat menunjukkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). “Ini terjadi karena LPJK masa lalu di tingkat pusat dan daerah yang sudah professional dibubarkan, dan LPJK yang baru ditetapkan tidak memiliki staf sebagaimana yang ada di masa lalu,” jelas dia.
Karena itu dia berharap Menteri PUPR mengevaluasi penyelenggaraan sertifikasi masa transisi dan mengambil kebijakan untuk mengatasi ketidakpastian penyelenggaraan sertifikasi di masa transisi.
“Standar layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran SE Menteri PUPR No.02/SE/M/2021 tidak dapat terpenuhi, sehingga pelaksanaan sertifikasi memakan waktu lebih dari satu bulan dan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya,” pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, selain Ketua DPD RI dan Ketua Umum DPP Gapeknas, juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Ketua Umum DPP Astekindo (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia) Imam Purwoto, Ketua Umum DPP Gataki (Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia) Desiderius Viby Indrayana. (akhir)
