JAKARTA, Beritalima.com– Legislator membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto M.Eng menilai, program potongan harga alias cash back Bahan Bakar Minyak (BBM) 50 persen untuk para pengemudi Ojek Online (Ojol) yang diberitakan PT Pertamina tidak adil.
Soalnya, ungkap Mulyanto yang juga anggota Komisi VII DPR RI tersebut, pihak yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) bukan hanya pengemudi Ojol saja tetapi ojek hampir semua bidang usaha. Untuk itu, PT Pertamina harus mengkaji ulang efektifitas program tersebut. Dan, jika program tersebut tetap harus diselenggarakan, legislator Dapil III Provinsi Banten ini meminta cakupan pesertanya harus diperluas. Program berlaku untuk semua masyarakat. Jangan terbatas untuk kelompok usaha tertentu.
“Jika program tersebut diselenggarakan dalam kondisi normal, mungkin masyarakat dapat makluminya. Orang akan menganggap program itu murni sebagai trik marketing untuk menarik perhatian dan simpati publik. Tetapi jika dalam kondisi darurat seperti sekarang, penyelenggaraan program tersebut hanya akan mengundang kecemburuan. Sebab yang terdampak pandemi Covid-19 ini bukan hanya pengemudi Ojol. Masih banyak profesi lain yang ikut merasakan dampaknya,” tegas dia.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini menyebutkan beberapa contoh profesi lain yang perlu juga dilayani Pertamina dalam pengadaan BBM murah seperti pengemudi angkutan umum, sopir bus, angkot, ojek pangkalan, sopir truk, taksi atau usaha rental mobil. “Semua seharusnya diberi perhatian dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan BBM harga murah dari Pertamina,” kata dia.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina, Selasa (21/4), Mulyanto juga menanyakan mekanisme pengawasan program diskon 50 persen ini. “Meski program ini terbatas hanya untuk 1.000 pelanggan setiap harinya, justru Pertamina harus punya sistem pengawasan yang ketat agar program ini tepat sasaran. Jika hanya mengandalkan aplikasi dan pembayaran nontunai program ini dinilai rawan penyalagunaan. Sebab, siapapun bisa mengaku sebagai pengemudi Ojol,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
