JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia yang begitu luas dan dianugrahi Sang Pencipta tanah subur adalah negara agraris. Namun, Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mensejahterakan para petani di tanah air.
Legislator Dapil IV Provinsi Jawa Barat, drh Slamet dalam keterangan persnya yang diterima Beritalima.com, Kamis (22/10) mengungkapkan, pengukuran kesejahteraan petani Indonesia dapat dilihat jelas pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut membandingkan NTP pada setahun sebelum dilantiknya Jokowi sebagai presiden periode II dengan setahun setalah dilantiknya menjadi presiden periode II, terjadi penurunan yang sangat signifikan.
Slametmenilai, turunnya NTP secara signifikan sejak Pebruari hingga september 2020 adalah bukti nyata kualitas hidup petani Indonesia telah menurun. Dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, penunuran NTP terjadi secara terus menerus yang berarti kesejahteraan petani juga turun secara konstan selama tujuh bulan terakhir.
“Penurunan nilai tukar petani yang sangat signifikan ini menunjukkan Pemerintahan Jokowi gagal menyejahterakan petani Indonesia. Hal itu tentu saja sangat disayang kan, apalagi petani di Indonesia merupakan tulang punggung negara dalam soal pangan dan ekonomi kerakyatan,” kritis Slamet.
Dokter hewan lulusan Universitas Udayana, Bali ini menerangkan, NTP adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kemampuan tukar atas barang (hasil petani) terhadap barang (dan jasa) yang di butuhkan petani untuk proses produksi dan konsumsi mereka. Evaluai keberpihakan Pemerintah kepada petani mesti diperbaharui sehingga ada upaya signifikan pada upaya peningkatan NTP ini.
Kenaikan NTP menjadi bukti Pemerintah bekerja untuk rakyatnya yang sebagian besar adalah dari kalangan petani. Namun, bila kenaikan NTP tidak segera direalisasikan, semakin terlihat Pemerintah bekerja tidak tepat sasarannya.
Ditambahkan, setahun kedua kepemimpinan Presiden Jokowi telah menampakan gambaran bahwa tingkat produktivitas petani Indonesia masih rendah. Bahkan sampai saat ini, tidak ada integrasi program pemerintah dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian.
Faktanya hingga saat ini masih terjadi impor hasil pertanian yang semakin merajalela dan kepada mundurnya pertanian Indonesia. Pemerintahan Jokowi harus serius untuk memikirkan program yang bisa mensejahterkan petani.
“Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi,” ujar Ketua Kelompok Komisi IV Fraksi PKS ini.
Slamet juga mendorong pemerintah terkait kelanjutan kepemimpinan Jokowi mengelola negara ini. Harus ada tekad dari pemerintah untuk membendung kran impor. Impor ini mesti dibatasi sedemikian rupa dalam rangka perlindungan petani Indonesia.
“Bila kondisi NTP dan longgarnya impor produk pertanian peternakan tidak segera di perbaiki, maka sangat mungkin kedepan tidak hanya produk pertanian yang di impor, tetapi petani nya (manusianya/SDMnya) yang akan di impor oleh pemerintah untuk menjadi tenaga kerja asing,” demikian Slamet. (akhir)
