Vanuatu, beritalimacom | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal, beserta rombongan delegasi Indonesia disambut Perdana Menteri Vanuatu Ishmael Kalsakau dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat saat tiba di Bandara Internasional Port Vila, Vanuatu, Senin (8/5).
Kedatangan Menko PMK dan Kepala BNPB beserta rombongan delegasi Indonesia itu, adalah untuk mengantarkan langsung bantuan kemanusiaan untuk Republik Vanuatu yang dilanda bencana siklon tropis Judy dan Kevin serta gempabumi M 6,5 pada Maret 2023 lalu.
Bantuan senilai 17,6 miliar itu dikirimkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan dua pesawat, yakni Garuda Indonesia dan My Indo Airlines. Selain bantuan berupa barang, Indonesia juga membantu perbaikan gedung VVIP Bandara Internasional Port Vila yang rusak terdampak bencana.
“Seperti kita ketahui, pada Maret 2023 lalu, Siklon Judy dan Kevin melanda negara Vanuatu, hingga menyebabkan dampak warga mengungsi, kerusakan jaringan infrastruktur, sumber air tercemar, kerusakan besar pada tanaman petani, hingga koneksi telepon dan internet terganggu,” kata Muhadjir Menko PMK.
Menurut dia, masifnya, bencana siklon Judy dan Kevin ini mendorong Pemerintah Vanuatu untuk menetapkan keadaan darurat dan meminta bantuan luar negeri, termasuk Indonesia.
Merespons hal tersebut, Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan, berupa bantuan inkind untuk mendukung Vanuatu di masa pemulihan bencana dan rencana perbaikan ruangan VIP Bandara Port Vila, Vanuatu.
Secara rinci, bantuan ini senilai Rp 7.123.600.000, yang terdiri dari tenda pengungsi, tenda keluarga, generator, velbed, hygiene kits, sweater anak, jaket anak, jaket dewasa, perkakas tukang, rendang, paket sembako, lampu solar, dan gergaji mesin.
Selain itu, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan perbaikan ruangan VIP Bandara Port Vila, Vanuatu.
“Bersamaan dengan bantuan ini, akan berangkat pula tim delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan personel dari Kemenko PMK, Komisi VIII DPR RI, BNPB, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, KemenPUPR, PT. PP (Persero) dan Media. Di sana tim akan mengecek langsung apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan,” tandasnya. [Red/*]
