BACAN, beritalima.com – Puluhan Dosen dan Mahasiswa kampus Politeknis Halmahera (Polihera) turun ke jalan, menuntut Direktur Kampus untuk bertanggung jawab atas penundaan pembayaran gaji dosen dan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen, dengan menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (14/12), di halaman Kantor Bupati dan DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut).
Koordinator Lapangan (Korlap)/Wakil Direktur III Kemahasiswaan Polihera Naser Haya, dalam orasinya, menyampaikan, atas permasalahan pendidikan di kampus Polihera sangat disayangkan. Karena gaji pengelola dan dosen terhitung mulai dari Maret sampai Desember 2016 belum terbayarkan. Selain itu, beasiswa kieraha yang telah dicairkan untuk mahasiswa dan mahasiswa pasca sarja terhitung mulai dari tahap I pada September 2015 lalu, sedangkan tahap II pada April 2016, melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara, untuk program Diploma sebesar Rp 260 Juta untuk 45 mahasiswa dan program pasca sarjana berjumlah 10 orang dengan masing – masing sebesar Rp 5 Juta. Namun beasiswa tersebut, sampai saat ini belum pernah diberikan secara langsung kepada mahasiswa maupun dosen yang sementara melanjutkan studinya. Dengan begitu, anggaran tersebut diduga kuat sengaja dislewengkan oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab di kampus Polihera.
”Jadi anggaran sudah dicairkan tetapi mahasiswa dan dosen yang saat ini sedang menempuh studi pasca sarjana belum diberikan,”tandasnya.
Lanjut Naser, sebagai fungi dan tujuan pendidikan nasional tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), pendidikan nasional sebagai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, beraklaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, hal ini dibarengi dengan meningkatkan mutu pendidik dan pendidikan dari segi rekrutmen, kompetensi dan menejemen pengembangan SDM. Tetapi sayangnya tidak berbanding lurus dengan yang ada di kampus Polihera. Karena terdapat berbagai permasalahan yang begitu kompleks dengan kondisi yang sangat memperhatinkan. Mulai dari gaji para pengelola dan dosen yang belum dibayarkan sehingga berdampak pada aksi mogok dosen terhadap pelayanan akademik dan aktifitas perkuliahan.
Dari puluhan massa aksi tersebut, dengan pernyataan sikap mereka, mendesak kepada Pemkab Halsel agar mengevaluasi kinerja pengurus yayasan kebangkitan Halsel, yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilampus Polihera. Selain itu, mendesak Direktur Polihera bertanggungjawab penuh terkait permasalahan yang terjadi dikampus Polihera, dan berharap Pemkab dan DPRD Halsel melakukan evaluasi serta menyelesaikan masalah internal terhadap Wakil Direktur II dan Bendahara Polihera terkait dugaan penyelewengan dana beasiswa Kieraha Pemrov Malut.
selain itu, berharap Komisi I DPRD Halsel agar ketua yayasan dan Direktur Polihera, untuk tidak saling melempar tanggungjawab dan serius menyelesaikan masalah gaji pengelola dan dosen dan beasiswa.
Saat berlangsungnya demo di DPRD Halsel, massa aksi kemudian diajak masuk untuk melakukan hering bersama 5 anggota Komisi I DPRD, dari hasil hering itu, Mengingat Kampus Politeknik merupakan milik yayasan maka terkait dengan persoalan yang terjadi di Kampus Politeknik, Komisi I DPRD akan memanggil pemilik yayasan Sdr. Amir Dokumalamo dan Direktur Kampus Politeknik untuk melakukan rapat dengar pendapat guna mengetahui berbagai hal pengaturan Kampus maupun sesungguhnya permasalahan yang terjadi dan akan dijadwalkan pertemuan pada 16 Desember 2016. Sedangkan terkait dugaan adanya korupsi anggaran perguruan tinggi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) saat ini sedang dalam penyelidikan polda Malut. (hr/ssd)
