JAKARTA, Beritalima.com– Dalam kondisi sulit sebagai dampak dari wabah virus Corona (Covid-19) seperti sekarang, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengurangi besaran subsidi kepada masyarakat, apalagi warga miskin.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto M.Eng dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Sabtu (27/6) malam.
Bahkan hal tersebut juga disampaikan Mulyanto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat Rapat Kerja dengan jajaran Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta akhir pekan ini.
Bahkan dalam kesempatan itu, anggota Komisi VII DPR RI membidangi ESDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH) tersebut mendesak Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam menyalurkan subsidi daripada kepentingan pengusaha besar.
Pemerintah, jelas legislator Dapil III Provinsi Banten ini, jangan melulu mementingkan pengusaha besar untuk menyelamatkan ekonomi tanpa memikirkan atau menomor duakan masyarakat yang daya belinya sudah melemah akibat krisis kesehatan, sosial dan ekonomi.
“Subsidi itu perlu untuk mendorong konsumsi masyarakat menggerakan roda perekonomian. Karena itu Pemerintah harus memberi perhatian yang proporsiaonal, agar tercipta keadilan bagi masyarakat,” jelas penyandang gelar S3 Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang ini.
Terkait skema penyaluran subsidi, Mulyanto yang berhasil membuat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Departemen Pertanian ketika dipercaya menduduki Irjen pada periode pertama pemerintahan Presiden SusiloBambang Yudhoyono (SB) tersebut meminta Pemerintah berhati-hati menerapkan kebijakan baru.
Kebijakan penyaluran subsidi yang semula disalurkan kepada komoditas dan akan diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat dinilainya bagus secara teoritis, tetapi harus didukung oleh data yang valid dan mutakhir. Selama data tersebut belum tersedia, Mulyanto minta Pemerintah jangan coba-coba mewacanakan perubahan pola subsidi kepada rakyat. Karenaakan menimbulkan masalah baru.
“PKS minta subsidi gas melon elpiji 3 kg tidak diubah dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada orang. Karena ketersediaan data yang akurat by name by address untuk rakyat miskin meliputi pedagang kecil, industri rumah tangga, nelayan dan petani yang membutuhkan subsidi belum tersedia.
Fraksi PKS DPR RI, kata dia, juga meminta volume subsidi untuk gas melon dinaikkan menjadi 7.5 juta metrik ton dari sebelumnya yang hanya 7 juta metrik ton. Alasannya sederhana, karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, apalagi di masa pandemi Corona seperti sekarang ini.
Begitu juga dengan subsidi listrik PLN khususnya untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA (rumah tangga miskin), volume subsidi ini perlu dinaikkan dari usulan Pemerintah yang hanya Rp 50.31 triliun menjadi paling tidak sama dengan outlook 2020 yakni Rp 58.18 triliun.
Pemerintah juga jangan mewacanakan perubahan model subsidi dari subsidi listrik kepada subsidi langsung kepada orang. “Wong namanya listrik, mana bisa dipindah-pindah. Kalau rumah dengan listrik 450 VA dan 900 VA (rumah tangga miskin) itu sudah termasuk miskin dan berhak mendapat subsidi,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
