Oleh:
Rudi S Kamri
JAKARTA – Dalam pengarahannya di depan calon Kepala Daerah peserta Pilkada 2020, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kekesalannya ada beberapa pengurus dan tokoh senior partai berlambang banteng moncong putih itu yang memaksakan anaknya untuk dimajukan dalam Pilkada atau Pileg.
“Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana yo,” kata Megawati di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
Pernyataan keras Megawati tersebut adalah yang pertama kali dilakukan secara terbuka. Dan hal tersebut merupakan tamparan keras bagi petinggi dan tokoh senior PDIP yang selama ini melakukan praktik nepotisme dalam Pilkada atau Pileg. Namun bisa dimaknai bahwa ada keinginan kuat dari Megawati agar PDIP menjadi partai modern yang berbasis kader bukan berdasarkan nepotisme. Untuk jangka panjang keinginan Megawati tersebut akan membuat PDIP menjadi partai yang sehat.
Keinginan Megawati saat ini harus diakui bertabrakan dengan adanya upaya dari beberapa tokoh senior PDIP yang berkepentingan memajukan anaknya untuk memanfaatkan kendaraan partai untuk mendapatkan kekuasaan.
Sebagai contoh dalam Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, ada beberapa tokoh senior PDIP yang memaksakan anaknya untuk maju dalam Pilkada. Di Kota Blitar anak dari mantan Walikota yang tengah terjerat kasus korupsi dipaksakan untuk maju dalam Pilkada 2020.
Juga di Kabupaten Kediri, tokoh senior PDIP Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet juga memaksakan anak sulungnya Hanindhito Himawan Pramana atau akrab dipanggil Dhito untuk maju menjadi calon Bupati Kediri pada Pilkada 2020. Padahal anaknya masih belum genap berumur 28 tahun dan sama sekali tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan.
Padahal selayaknya sebuah partai modern yang biasanya menggunakan basis survei untuk mengetes dukungan. Di Kediri sampai detik ini belum pernah dilakukan survei terhadap Ditho untuk mendeteksi dukungan rakyat terhadap calon pemimpin di daerah itu. Namun ada nuansa ada paksaan dari Pramono Anung untuk memajukan anaknya sebagai calon Bupati.
Menjadi pertanyaan besar, apakah Pramono Anung dan tokoh senior PDIP lainnya tetap pada pendiriannya untuk memajukan anaknya pada Pilkada 2020. Kalau benar terjadi bukankah ini merupakan pembangkangan atau insub-ordinasi terhadap kehedak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ?
Ini ujian serius bagi kredibilitas PDIP untuk membersihkan nama besarnya agar terbebas dari citra partai yang nepotisme. Disamping itu juga ujian bagi marwah dan kehormatan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah masih punya pengaruh kuat atau sudah mulai digergaji oleh pengurus di bawahnya.
Kalau praktik nepotisme di PDIP ini dibiarkan berkembang secara liar sudah pasti akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Dan hal ini sangat merugikan citra partai pemenang Pemilu 2019 ini. Para petinggi partai seharusnya berpikir jangan panjang untuk kebaikan partainya bukan memaksakan kehendak yang kontra produktif terhadap langkah partai di masa yang akan datang.
Kalau instruksi Ketua Umum partai dia akan, bagaimana mungkin bisa menjaga soliditas partai. Dan dalam kaitan ini publik berharap Megawati Soekarnoputri konsisten dengan ucapannya.
*Rudi S Kamri: Pengamat Sosial Politik tinggal di Jakarta
