JAKARTA, Beritalima.com– Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sudah berada dalam taraf mengkhawatirkan. Permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya terjadi di darat tetapi juga di sungai, pantai dan bahkan juga di laut.
Keberadaan sampah tersebut tidak hanya menciptakan pencemaran tetapi juga bencana yang menelan korban harta benda dan nayawa. Bumi yang kita huni sudah ‘SOS’.
“Tak tanggung-tanggung, Indonesia negara nomor dua di dunia rawan plastik salah satunya termasuk di laut. Jadi, wajar saja jika ikan yang kita konsumsi ada plastiknya,” kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.
Hal tersebut dikatakan senator dari Provinsi Maluku itu dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pembangunan Bertumpu Pada Kelestarian Lingkungan Hidup’ di Istana Presiden Cipanas, Jawa Barat, Rabu (28/11).
Dijelaskan Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Marinir itu, fakta kerusakan lingkungan di Indonesia, dari 133 juta hektare hutan di tanah air telah hilang. “Penurunan kualitas lingkungan ini, meningkatkan peristiwa bencana alam serta terancamnya kelestarian flora dan fauna,” cetus dia.
Dikatakan laki-laki berkulit hitam kelahiran Kabupaten Bangkalan, 1 Maret 1953 tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah lingkungan hidup seperti kependudukan, kemiskinan, kerusakan dan kebijakan.
Selama ini, kata dia, pembangunan di Indonesia hanya dilihat secara fisik atau infrastruktur. “Memang infrastruktur juga sangat diperlukan. Namun, kita juga harus melihat dampak lingkungan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia,” kata Nono.
Pada kesempatan serupa, Wakil Komite II DPD RI. Carles Simaremare menilai bahwa saat ini kelestarian sungai, laut serta hutan di sejumlah daerah telah terancam.
“Untuk penangananya harus dimulai dari perencanaan, amdal, pengawasan, UU yang harus singkron. Artinya, jangan sampai bersinggungan atau bertabrakan satu dengan yang lain. Semua harus bersinergi,” kata dia.
Menurut Carles yang juga pemuka agama nasrani ini, para investor juga harus mentaati peraturan yang berlaku. Jangan sampai investor hanya memikirkan benefit tetapi tak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. “Memang semua bergeser dari fungsinya. Baik para investor atau kepala daerah,” kata dia.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang juga tampil dalam diskusi tersebut menjelaskan, tidak semua pemimpin di Indonesia yang mempunyai green leadership. Itu bisa saja disebabkan pemahaman pemimpin itu atau bisa juga sengaja.
“Kepala daerah banyak yang terjebak untuk memuaskan apa yang dirasakan cepat. Tetapi masalah lingkungam hidup tidak bisa dengan cepat dirasakan,” papar Bima Arya.
Selain itu, menurut Bima, kota-kota di Indonesia di desain untuk pengusaha dan penguasa. Karena itu, tidak heran bila di setiap kota berlomba-lomba membangun mall. “Sementar untuk lingkungan hidup tidak dipikirkan,” lontar Bima.
Staff Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Kehutanan Lingkungkan Hidup (Kemenhut LH), Laksmi Wijayanti membeberkan banyak perangkat peraturan yang bersifat konflik.
Untuk itu diperlukan peran dari green leadership yang mendorong pada lingkungan hidup. “Kepala daerah seharusnya bisa me-review perizinan yang berkaitan dengan dampak lingkungan,” ulas dia.
Selain Nono Sampono, Carles Simaremare, Bima Arya Sugiarto, Laksmi Wijayanti juga tampak hadir Wakil Bupati Sigi Paulina, Bupati Sintang Jarot Winarno, Kepala Kebun Raya Bogor Didik Widyatmoko serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab Pesisir Selatan Nelly Armidha. (akhir)
