Keuangan yang berpihak kepada masyarakat kecil atau bersifat inklusif perlu ditingkatkan dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karenanya keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Prov. Jatim sangat diperlukan untuk mempermudah pembiayaan sektor UMKM.
“TPAKD Ini dibentuk agar yang kecil bisa mendapat perlindungan dan mendapat harga yang lebih murah. Sehinga Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bisa masuk di semua lini masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan paparan pada acara Rapat Kerja Tim TPAKD Provinsi Jatim di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (27/12).
Ia menjelaskan, dasar pembentukan TPAKD Jatim adalah untuk memperluas akses keuangan dan memberikan terobosan dalam membuka akses keuangan. Selain itu juga untuk mendorong LJK dalam pembangunan ekonomi daerah. “Saya juga berharap tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui TPAKD bisa mengoptimalkan potensi dana daerah untuk pendanaan kegiatan usaha yang lebih produktif,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Ditambahkan, tugas pokok dan fungsi Tim TPAKD Jatim adalah untuk mendorong LJK dalam pengembangan dana produktif misalnya melalui banking system. Menurutnya pola ini lebih efektif daripada hanya sekedar memberi bantuan pada pengusaha kecil, sebab masyarakat masih bermindset bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. Karenanya semua yang kecil harus diberi akses meskipun tidak bankable.
“Potensi UMKM di Jatim sangat besar. Tapi sayangnya mayoritas pelaku UMKM belum tersentuh pembiayaan dari bank sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah harus bisa menjadi media untuk menyalurkan kredit dengan bunga murah,” ujar Pakde Karwo yang juga Pembina Tim TPAKD Prov. Jatim.
Lebih lanjut disampaikan, tantangan yang dihadapi Jatim saat ini diantaranya yakni tingkat kemiskinan yang terus menurun meskipun tidak terlalu besar setiap tahunnya, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang makin naik setiap tahun, dan tingkat pengangguran terbuka yang naik turun tiap tahunnya. Sedangkan tantangan di sektor pertanian ialah adanya mutasi lahan kurang lebih 1100 Ha/tahun, di sektor perdagangan adalah tingginya biaya logistik, serta masih tingginya impor bahan baku di sektor industri. “Kredit pertanian menjadi perhatian dari TPAKD, sebab pembiayaan sektor ini masih kecil, yakni sekitar 2,27 pesen dari total penyaluran kredit,” imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi UMKM Jatim yang bergerak di industri primer, Industri kreatif, maupun industri sekunder utamanya di sisi pembiayaan masih tingginya suku bunga kredit mikro yang mencapai 17,5% hingga 19,5%. Selain itu juga minimnya dukungan pada pendidikan vokasional misalnya kurangnya laboratorium/workshop/ dan Politeknik (D3). “Dan berdasarkan data yang ada hampir 48% masyarakat Indonesia tidak memiliki akses finansial. Saat ini kelas menengah semakin baik baik dalam meningkatkan aset, pendapatan, dan tabungan sedangkan masyarakat miskin tidak memiliki ketiganya,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM Pakde Karwo mengusulkan, dalam jangka pendek untuk memperkuat pasar, SDM, dan pembiayaan. Sedangkan dalam jangka panjang industri besar harus mempermudah penyediaan bahan baku, jaringan, energi, upah dan infrastruktur. Dalam hal penguatan pangan perlu dilakukan riset benih, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian lahan, dan ketersediaan agro input. “Kondisi pangan dan sandang di Jatim sudah mencukupi, oleh sebab itu jika usulan tersebut segera dilakukan saya optimis pertumbuhan ekonomi di Jatim mampu mencapai 5,7% pada tahun 2107 nanti,” harapnya.
Ia menegaskan, langkah-langkah memperkuat UMKM harus ditingkatkan dan segera direalisasikann karena jika tidak maka disparitas akan makin menganga dan ongkos sosial semakin mahal. Tahun ini lanjutnya realisasi kredit dana bergulir oleh Pemprov jatim telah mencapai kurang lebih Rp. 600 milyar, dengan rincian Rp. 400 milyar untuk kredit industri primer dan Rp. 200 milyar untuk kredit tani. “Langkah ini bisa ditiru oleh Bupati/Walikota dengan menitipkan sebagian danany ke Bank dan disalurkan ke masyarakat dengan bunga murah,” terangnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim yang sekaligus Ketua TPAKD Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukadi mengatakan, gerak perekonomian Jatim melalui kinerja Perbankan sampai dengan September 2016 menunjukkan hal positif yaitu dari total aset Rp. 549,25 trilyun, dana pihak ketiga Rp. 439,36 trilyun, dan LDR sebesar 88,04%. Dari total kredit uang disalurkan sebesar Rp 391,39 trilyun, kredit untuk pelaku UMKM melalui Bank UMKM hanya Rp 110,469 trilyun. “Kedepan Pemprov Jatim perlu bekerjsama dengan seluruh pemangku kepentingan bank di semua level yang tergabung pada TPAKD untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mikro,” terangnya.
Pada tempat yang sama, Kepala Regional IV Jatim Sukamto mengatakan, rencananya pada tahun 2017 semua TPAKD akan dibentuk di semua kab/kota se Jatim. Saat ini baru ada 7 TPAKD yang tersebar di Malang, Jember, Banyuwangi dan Kediri. Pada tahun 2016 terangnya TPAKD Malang telah mampu merealisasikan program Umbi Porang dengan nilai sekitar Rp 2 milyar. “Kami akan terus melakukan identifikasi UMKM di setiap daerah sesuai kebutuhannya, sehingga bisa memberi solusi yang tepat dan sesuai,” terangnya. (**).
