MADIUN, beritalima.com-Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, terus menindaklanjuti penandatanganan kerjasamanya dengan Pemkot Bandung dengan berkoordinasi untuk melakukan integrasi IT (Information Technology). Untuk itu, digelar rapat di Ruang 13 Balaikota untuk menghadirkan basis data tunggal, Rabu 21 Pebruari 2018.
Penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan birokrasi saat ini tidak dapat dihindari. Dengan IT, akan terwujud pelayanan publik yang cepat, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sebagai upaya pendukung e-Government dari pemerintah pusat.
“Ini (penggunaan IT) merupakan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik dengan cepat, akuntabilitas pelayanan, maupun penyelenggaraan pemerintahan,” kata Plh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto.
Saat ini, beberapa OPD di Kota Madiun sudah menyelenggarakan pelayanan dengan IT. Namun, belum semuanya terhubung satu dengan yang lain. Seperti di Bapeda (Badan Pendapatan Daerah) sudah ada sistem perencanaan, di BPKAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) ada sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Diharapkan, semua sistem tersebut nantinya dapat dipastikan konsistensi data dan mewujudkan basis data tunggal.
“Nanti ke depannya dapat menjadi satu dan terintegrasi,” harapnya.
Penggunaan IT harus terus dikembangkan karena merupakan tuntutan dari pemerintah pusat melalui e-Govermentnya. Karena efek dari pelayanan dengan penggunaan IT, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dari pemerintah.
“Dengan IT, akuntabilitasnya, transparansinya, kecepatannya, dan kepastiannya betul-betul cukup memberikan kontribusi,” tandas PlH sekda yang baru menjabat beberapa hari yang lalu ini.
Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Madiun sebagai leading sector yang menangani pengelolaan IT di Pemkot Madiun, ditunjuk untuk mengintegrasikan aplikasi e-Planning, e-Budgetting, dan E-Kontrak.
“Ini (Pengelolaan IT) sudah menjadi tupoksi Dinas Kominfo mengenai pengintegrasian sistem, dan terkait e-Government,” kata Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri.
Dinas Kominfo yang memetakan aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemkot Madiun untuk mewujudkan e-Goverment dan mengintegrasikan sistem yang sudah berjalan di Kota Madiun. “Akan terus kita kawal dan fasilitasi untuk terwujudnya e-Government di Pemkot Madiun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pelayanan publik di Pemkot Madiun dengan berbasis IT sesuai jadwal yang direncanakan, pada semester II aplikasi ini sudah dapat digunakan. Hal ini dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemeritahan yang baik berbasis IT.
(Diskominfo).
Ket. Foto: Rusdiyanto
