SURABAYA, beritalima.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (31/5) siang.
Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan Pemprov Jatim menjadi baik serta tidak tidak terjadi kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkan mulai tahun 2015.
Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awalnya mengalami kesulitan. “Karena tadinya membuat empat pelaporan, kemudian menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi.” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan administrasi terutama terkait asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini, pengelolaan asset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertipikasinya, meski belum lengkap.
“Untuk sertipikasi tanah asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 % dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertipikat, belum sempurna memang, tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK” jelasnya.
Enam Kali WTP
Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan, perolehan WTP oleh Pemprov. Jatim sudah menjadi tren dan terus menerus dilakukan selama enam tahun berturut-turut. Ini menjadi hal yang positif bagi pemprov dan DPRD Prov. Jatim yang telah bekerja secara kompak, sehingga pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.
“Ini menjadi cacatan khusus buat kami. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini sangat penting. Bagaimanapun, hal positif harus tetap diteruskan, menjadi tambah baik, serta dipertahankan,” ujarnya.
Dalan kesempatan sama, Achsanul Qosasih juga mengapresiasi langkah dan keberhasilan Gubernur Jatim dalam mengoptimalkan dana idle/dana sisa lebih anggaran atau SILPA, yang yang diberikan kepada kelompok-kelompok seperti UMKM, kopwan, dan ponpes melalui perbankan dengan suku bunga rendah . “Dengan langkah ini maka terjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim selalu jauh melampaui nasional.”. ujarnya.
Langkah ini, tegasnya, diijinkan dan agar dijadikan model di Indonesia. Dengan demikian, tidak perlu ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran. Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan kepada bank bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable. ( rr).
