SAMPANG, BeritaLima.com – Puluhan guru yang mengatasnamakan Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHLPGKS) melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dinas Pendidikan setempat, Selasa (21/3/2023) pagi.
Bukan tanpa alasan, mereka melakukan aksi demonstrasi tersebut untuk meminta Pemkab Sampang dan pihak terkait mempercepat peng-SK-an PPPK Kabupaten Sampang untuk kuota tahun 2023.
Dalam orasinya, mereka meminta agar Pemerintah segera mengajukan quota Formasi th 2023 minimal sebanyak 519 untuk JF guru dan langsung ajukan di e-Formasi saat ini juga.
Selain itu, Pemerintah ataupun pihak terkait segera meminta maaf secara terbuka kepada 519 guru honorer yang lulus passing grade karena telah menggantung nasibnya.
“Sesederhana ini tuntutan kami, tetapi menjadi sangat pelik bagi mereka yang bekerja tidak pakai hati nurani,” ungkap Zainuddin koordinator aksi guru tersebut.
Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, bahwa guru ini merupakan Pahlawan tanpa tanda jasa, slogan yang disematkan kepada profesi guru ini sungguh familiar di telinga masyarakat.
Meski begitu, kadang banyak pihak yang mengabaikan nasib mereka, bahkan mengkebiri hak-hak mereka, mereka para guru menghibahkan waktunya untuk mendidik anak bangsa, rela meninggalkan profesi lainnya untuk mengabdi kepada Negara, akan tetapi, pengabdian ini bukan berarti mereka tidak berhak hidup sejahtera. Wajar saja, jika mereka sedikit minta perhatian kepada Negara.
“Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, sebagai representasi Negara harusnya lebih peka dalam melihat persoalan guru, mengingat guru merupakan ujung tombak pendidikan, apa arti kepala dinas, kabid bahkan kasie tanpa perjuangan guru yang bersinggungan langsung dengan peserta didik. Harusnya instansi ini mampu menjadi jembatan penghubung antara tuntutan para guru honorer dan pemerintah. Bukan hanya duduk manis seperti orang dungu sembari menunggu instruksi dari penguasa,” tandasnya.
Selain di Dinas Pendidikan, aksi tersebut juga dilakukan di depan kantor DPRD setempat dan menyampaikan, bahwa DPRD Kabupaten Sampang merupakan salah satu lembaga sentral yang seharusnya mampu mendengar keluh kesah rakyatnya.
“Action mereka jauh berbeda dengan isi kampanye-nya, ketika mereka butuh suara, dengan jumlah sebanyak- banyaknya, harusnya para guru honorer tak perlu menunjukkan rasa, sebagai bentuk refleksi dari kekecewaannya. Jika para dewan mau bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tetapi pada kenyataannya, 3x kali surat kami meluncur di mejanya, tidak cukup membuat mereka merasa iba,” sesalnya.
“Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang kami kira solutif terhadap masalah rakyatnya ternyata sama saja. Yang katanya dari 705 guru yang lulus Passing Grade, pada tahun 2022 akan diusahakan menuntaskan sampai 400 orang dan sisanya akan dituntaskan pada tahun 2023. Nyatanya, sampai hari ini baru 186 orang yang sudah diangkat itupun belom ter-SK. Entah bagaimana nasib 519 lainnya. Setahun lebih kami menunggu kabar baik dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Edi Subinto mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung aksi demonstrasi puluhan guru tersebut, “Kami mendukung pengangkatan guru honorer itu menjadi pegawai PPPK. Agar, kekurangan guru di Dinas Pendidikan Sampang dapat segera terpenuhi,” singkat Edi saat menemui aksi demonstrasi guru di depan kantor Disdik setempat. (FA)
