Jakarta, 3 April 2018 (Humas Bakamla RI)— Sejumlah personel Bakamla RI menimba ilmu pengetahuan tentang hukum internasional dari para pakar hukum dibidangnya dalam kegiatan Bimtek Hukum Internasional bidang keamanan dan keselamatan laut tingkat Dasar, di Jakarta, 2-6 April 2018.
Acara dibuka Deputi Inhuker Bakamla RI Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H., Senin (2/4). Turut memberikan kata sambutan, Dekan Fakultas Hukum UI yang sekaligus bertindak sebagai nara sumber pada hari kedua dan ketiga yaitu Prof. Melda Kamil Ariadno.
Para pakar hukum lain juga diundang dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang implementasi hukum internasional dan konvensi internasional selama empat hari kegiatan yaitu Prof. Hasjim Djalal, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D.
Sementara itu, pada hari Selasa (3/4) yang merupakan hari kedua kegiatan, selain diisi Prof. Melda Kamil materi diberikan pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu Sulaiman Syarif.
Selama dua hari kegiatan, peserta telah mendapatkan pemahaman mendasar terkait beberapa materi implementasi hukum internasional yang meliputi Peran Indonesia dalam Hukum Laut, Tantangan Indonesia menjadi Poros Maritim, Peranan Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum, Konsepsi Wilayah dalam Hukum Internasional, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional terkait Pengaturan Laut, Zona Maritim dan Yurisdiksi Negara, serta Hak dan Kewajiban Kapal Asing di Zona Maritim.
Dalam dua hari berikutnya peserta juga mendapatkan pembekalan materi tentang Hukum Internasional terkait Sumber Daya Hayati Laut, Sumber Daya Non Hayati Laut, kekayaan non Hayati Laut dan Penelitian Ilmiah Kelautan. Peserta juga mempelajari Hukum Internasional terkait Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Laut serta Hukum Internasional Terkait Keselamatan Pelayaran.
Kegiatan Bimtek Hukum Internasional bidang Kamkesla tingkat dasar ini diikuti personel Bakamla RI yang berasal dari Direktorat Operasi Laut, Operasi Udara Maritim, Hukum, Data dan Informasi, Kerja Sama, Kebijakan, Strategi, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Selain itu ada pula personel dari Pusat Informasi Maritim (PIM) dan Unit Penindakan Hukum (UPH).
