Jombang | beritalima.com – Usai demo para kuliner di depan kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pasar (Dagrinpas) menegaskan kepada Kepala Dinas Dagrinpas agar yang dijanjikan selama 1 minggu itu jangan sampai molor. Karena di Masa penerapan PPKM Darurat ini merasakan dampaknya yang luar biasa.
Demikian hal itu diungkapkan Agus Cucu, Salah satu Korlap dari para PKL kuliner Jombang dr. Soetomo bersama rekannya sebanyak kurang lebih 15 orang termasuk Fattah, salah seorang aktivis yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), menjalankan aksinya di depan kantor dinas tersebut, pada Kamis (15/7/2021).
Selain itu dijelaskan Agus dihadapan Kepala Dinas dan Kabidnya menyatakan bahwa dalam penerapan PPKM ini bagi merasa sulit untuk berusaha apalagi beberapa titik jalan disekat oleh aparat kepolisian. Menurutnya mempengaruhi pemasukan dari hasil penjualannya.
Namun diharapkan Pelaku kuliner Jombang tersebut walaupun adanya penyekatan, pintanya jangan sampai semuanya titik dan mengharapkan bantuan yang selama ini kaum pedagang kaki lima belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali.
“Baru kali ini dapat bantuan stimulus ekonomi (BSE) dari Disdagrinpas Jombang, namun yang diajukan itu sampai saat ini belum adanya pencairan. Padahal pengumpulan datanya tahun 2020 hingga akhir tahun dan tahun 2021 ini telah berjalan 7 bulan,” terang Agus yang dihadiri Mustofa anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang dari fraksi PKS.
Dengan aksi itu kata Agus, diharapkan dapat diselesaikan oleh Dinas Dagrinpas tersebut. Bahkan dengan kekompakkan temen – temen kuliner bisa terlaksana.
Hal lain terkait Paguyuban Pedagang Lapak Mojoagung (PPLM) yang konon kabarnya merasa berat mengganti foto copy Rp1000 dan Materai 10.000 untuk pencairan Bantuan Stimulus Ekonomi. Aktivis FRMJ yang ungkapkan langsung oleh Fattah, terus mempertanyakan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
Fattah kepada beritalima menjelaskan, menyayangkan pihak pasar menarik uang 1000 rupiah dan menggangikan materai 10.000 untuk pencairan. Menurutnya dalam hitung – hitungannya, setiap dinas atau setiap instansi memiliki dana cadangan untuk pembangunan sosial meskipun setiap seksi memiliki pos anggaran yang berbeda.
“Pasti adalah uang untuk foto copy dan menyediakan materai karena setiap dinas atai instansi pasti ada dana cadangan untuk sosial. Kalau dananya ada tapi masih menarik dari masyarakat itu namanya pungli,” pungkas Fattah, saat bersama para PKL kuliner di Jombang Kota.
Reporter : Dedy Mulyadi
