Ampana, Beritalima.Com – Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sulawesi tengah menggelar kegiatan pembentukan Pokja PUG yang berlangsung di Hotel Ananda Kabupaten Tojo Unauna senin (9/9/2019).
“atas nama pemerintah daerah kabupaten tojo una una, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana dan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini” ucap Assisten I Munawar Mapu mengawali sambutanya mewakili Bupati Tojo Una Una.
Assisten I menambahkan Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pemerintah hendaknya menyusun strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan baik ditingkat nasional maupun di daerah, dan strategi itu disebut dengan pengarustamaan gender (PUG)
Dikatakan, pada tahun 2013 melalui surat edaran gubernur sulawesi tengah nomor 050/12/bappeda tanggal 01 januari 2013 perihal perencanaan penganggaran responsif gender secara berkelanjutan.
ini menjadi titik awal dimulainya penerapan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG ) di provinsi sulawesi tengah. Untuk itu saya berharap melalui kegiatan ini, disamping akan mampu memberikan kontribusi bagi efektivitas dan efesiensi perencanaan dan penganggaran pembangunan di kabupaten tojo una una” kata Munawar Mapu
“juga dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui perangkat daerah akan pentingnya perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan aspek gender, sehingga akan segera terwujud pembangunan yang berkeadilan baik terhadap perempuan maupun laki-laki” terangnya
Lebih lanjut kata Munawar Mapu, seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (pug) belum berjalan dengan maksimal sehingga pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, mengeluarkan strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender (pug) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg).
Strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui penganggaran yang responsif gender dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamanan gender untuk menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah ” tambahnya (HW /CH)
