SURABAYA, beritalima.com | Bersamaan dengan sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Polda Jatim melakukan penebalan pengamanan di beberapa titik. Salah satunya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera, mengatakan pengamanan di Grahadi dilakukan karena ramai di media sosial yang menyebut akan ada demonstrasi. Namun hingga siang ini, demonstrasi yang dijadwalkan terjadi tak kunjung ada. “Mereka mau demo di grahadi tapi tidak jadi,” kata Barung, Jumat (14/6).
Barung menambahkan hingga kini situasi di Jatim khususnya di Surabaya memang terpantau kondusif. Pihaknya menilai masyarakat Jatim kini lebih cerdas dan tak mudah terprovokasi.
“Artinya masyarakat Jatim memang sudah imun atau tahan terhadap hal-hal yang mengarah kepada institusional, mengarah kepada provokasi. Masyarakat Jawa Timur itu masyarakat imun, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah melakukan kerusuhan, dan tidak mudah untuk termakan yang namanya propaganda,” imbuhnya.
Kendati demikian, Barung mengatakan pihaknya tetap melakukan beberapa antisipasi. Barung menyebut ada beberapa pasukan yang telah disiagakan dan ada yang sudah menjaga di beberapa titik.
“Langkahnya ya sudah kita lakukan penyiapan pasukan Polri dan TNI sekarang sudah stand by di Grahadi, di Polrestabes dan Polda. Kalau ada apa-apa di Jatim kita akan bergerak. Tapi sampai sekarang yang katanya yang tersebar di medsos mereka akan turun. Tidak ada sama sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menyebut pihaknya telah menyiapkan ribuan anggota yang akan berjaga di titik-titik vital. Hal ini untuk persiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
“Dalam rangka PHPU, Polda Jatim telah menyiapkan sebanyak 6.331 personel dan dibantu oleh TNI sebanyak 2.980 personel,” ujar Luki, Kamis (13/6).
“Adapun sasaran kegiatan pengamanan adalah kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan obyek vital lainnya yang berada di Jatim sengan melaksanakan kegiatan preventif dan represif,” pungkasnya. (afr/s)
