JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Dr Hj Anis Byarwati mengaku, prihatin dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena ada beberapa persoalan terkait dengan pelaksanaan program Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kementerian atau lembaga.
Salah satu temuan BPK RI di dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020, disebutkan, ada kebocoran penyaluran BPUM Rp 1,18 triliun. Pada temuan itu disebutkan 418.947 penerima BPUM yang tidak sesuai kriteria.
Menurut Anis, Pemerintah Pusat seharusnya menggandeng Pemerintah Daerah melakukan pendataan secara serius dan berkala. “Langkah itu harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi serta situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya buat UMKM sangat bergantung kepada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Ekonomi&Keuangan tersebuti, program Bantuan Langsung Tunai (BLT untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang membuat pelaku UMKM merasa terbantu, tapi belum cukup untuk membuat UMKM kembali bangkit. “Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah yang ada di UMKM,” ujar Anis.
Selain memberikan BLT, papar pemegang gelar doktor ekonomi syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut, Pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun non fiska.
Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Perbankan, Keuangan serta Pembangunan tersebut mengungkapkan, saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif. Misalnya, mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM dan lainnya.
Politisi senior partai berlambang Padi dan Kapas tersebut mendorong Pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan. “Misalnya, UMKM memasok bahan baku ke perusahaan besar. Perusahaan besar menjual produknya ke pasar lebih luas. Pola kemitraan seperti ini yang harus dikembangkan oleh Pemerintah,” demikian Dr Hj Anis Byarwaaai. (akhir)
