Ilustrasi
Kota Batu, Beritalimacom— Tidak ingin terjerat masalah hukum, puluhan Kepala Desa se Kota Batu menolak mengurusi Program Agraria Nasional (PRONA). Pasalnya mengurusi soal tersebut sangat rawan jeratan hukum.
Kepala Desa se Kota Batu mulai tahun depan enggan menjalankan Program Pertanahan Nasional (Prona). Mereka para kepala desa tidak ingin terjerat masalah hukum yang sudah menimpa salah satu rekannya di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji.
“Sudah ada teman kami yang terkena kasus semacam itu. Jadi lebih baik menolak melaksanakan sebelum ada perlindungan hukum,” kata Andi Faisal Kades Junrejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu, Rabu (23/11/2016).
Masih kata Faisal, saat ini program sangat ketat. Dan salah sedikit saja resikonya amat besar dan berbenturan dengan hukum.
Masalah ini,tambah Faisal, akan menjadi salah satu agenda yang akan dibicarakan dengan kepala daerah atau walikota secepat mungkin.
“Kami ingin segera sampaikan langsung permasalahan ini ke walikota. Agar beliau jelas dan tidak mempunyai persepsi yang lain,” jelasnya.
Sekata dengan Faisal, Kepala Desa Pandanrejo Abdul Manan juga berharap demikian. Menurutnya masalah yang rawan ini harus jelas dulu bagi kepala desa. Sebab, prona sangat riskan dijalankan dan bisa menjadi buah simalakama.
“Kami tidak ingin terjebak dalam urusan yang semacam ini. Lebih baik menghindar saja dari pada menjadi blunder,” tegas pria eksentrik ini. [Lih]
