MOJOKERTO, Beritalima.com- Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang bagunannya berdiri di bantaran suangai Modongan, kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto yang terancam di gusur oleh dinas pekerjaan umum dan sumber daya air (DPUSDA) Propinsi Jawa Timur berharap mendapat tempat relokasi yang layak.
Kepada sejumlah awak media, salah Satu PKL Modongan didampingi penasehat hukumnya Mujiono S.H, dari Kantor Firma Hammurabi & Partner mengatakan kalau bisa bangunan itu tidak usah dibongkar. Karena bangunan itu tidak berdiri di atas sungai dan kalau hanya untuk di lewati alat berat sebelah utara juga bisa tanpa harus membongkar bangunan yang sejauh ini sebagai mata pencaharian puluhan warga.
“Kalau memang terpaksa harus di bongkar, tolong bantu kami agar tetap bisa berjualan karena itu buat sandang pangan kami” kata PKL yang berjualan Jamu ini.
Ia juga menambahkan, sejauh ini pengahasilnya dari jualan di tempat daganganya yang berdiri di bantaran sungai Modongan tersebut, rata- rata mendapat penghasilan antara Rp 4 sampai Rp 5 juta tiap bulannya.
“Kalau harus digusur tempat jualan kami, terus gimana, karena kami tidak tau kalau dilarang membangun di pinggir sungai, tahunya saat dipasangnya papan peringatan itu, karena kami beranggapan karena tanah negara itu untuk kemakmuran rakyatnya ” ujarnya. pada hari Senin (5/6/2023) di Warkop samping kantor komisi pemilihan umum (KPU) kab Mojokerto
Sementara itu, Mujiono, S.H kuasa hukum 42 PKL Modongan mengatakan bahwa rencana pembongkaran puluhan bangunan di sepadan sungai Modongan oleh DPUSDA akan rawan terjadi benturan, kalau puluhan bangunan itu dibongkar tanpa ada tempat relokasi yang layak bagi mereka, bahkan akan banyak organisasi kemahasiswaan yang akan membantu para pedagang
“Insya allah hari Rabu organisasi kemahasiswaan akan mendirikan Posko untuk memberi pendampingan kepada para pedagang di Modongan” ungkap Ujek panggilan akrab Mujiono
Memang ada tawaran, masih kata Ujek, ada lahan kosong dekat pasar sasap desa Modongan, cuman pedagang itu disuruh bangun sendiri dan tanahnya juga harus sewa per tahun.
“Kalau ini diratakan terus pedagang disuruh membangun uang dari mana, logikanya pada umumnya relokasi itu disiapkan lahan plus lapak untuk jualan, ini kan enggak ” imbuhnya
Lebih lanjut ia menyampaikan, kami kuatir ini adalah proyek dari Pemdes maupun dari Pemkab, bangunan diratakan sungai di Normalisasi terus dibangun lagi kemudian di sewakan.
“Padahal PKL ini siap kalau di tata ulang, harusnya ada sosialisasi pedagang ini di pikirkan kedepanya,” pungkas Ujek Advokad yang juga Owner Media online Jurnalmojo ini. (Kar)
