JAKARTA, beritalima.com | Pusat Kajian Politik dan Keamanan Indonesia (Puspolkam Indonesia) mendukung kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 di masa PPKM.
Secara khusus, apresiasi diberikan kepada Polri, TNI, dan BIN yang melakukan kerja-kerja terukur, masif, dan sistematis dalam percepatan program vaksinasi, distribusi bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak, serta pengamanan PPKM di seluruh wilayah.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli dalam sambutan pembukanya, menyampaikan Hari Kemerdekaan harus menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan komitmen bersama, tekad bersama, untuk bahu-membahu dengan pemerintah, bersatu, dan bergotongroyong melakukan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Sebagai pesan moral penting kepada Negara dalam momen HUT RI ini, kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang juga di dalamnya tidak terlepas dari percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, regional, dan lokal,” kata Firman dalam rilis pada Kamis, (19/8/2021).
Maka menjadi penting dan strategis bagaimana mencari titik temu terkait kebijakan PPKM yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Dari perspektif Puspolkam Indonesia, sikap dan kebijakan bersama untuk bersatu dan bergotongroyong, untuk bisa melakukan kerjasama strategis dan teknis.
“Belajar dari kondisi pandemi, Indonesia harus membangun apa yang disebut dengan berdaulat di bidang farmasi dan obat-obatan. Keberdaulatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan upaya membumikan agenda melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum,” lanjut mantan anggota DPR RI ini.
Dalam Webinar “Perpanjangan PPKM dan Kibaran Bendera (Merah) Putih”, yang dilaksanakan oleh Puspolkam Indonesia pada Senin, (16/8), hadir narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, Direktur Sosial Budaya (Dirsosbud) Baintelkam Polri, Brigjen Pol Arif Rahman, Deputi VII Bidang Komunikasi BIN, Wawan Heri Purwanto, dan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik.
Dirsosbud Baintelkam Polri Brigjend Pol Arif Rahman mengatakan, Polri dan TNI berperan membantu pemerintah dalam akselerasi vaksinasi. Tidak bisa dipungkiri, kata dia, salah satu penyebab tingginya angka Covid-19 adalah karena vaksinasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjadi akibat vaksin yang belum banyak tersedia.
Namun, lanjutnya, saat ini vaksin kita sudah cukup banyak didatangkan dari luar negeri. Sehingga kegiatan vaksinasi bisa dipercepat dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat.
“Selain membantu akselerasi vaksinasi, tentunya Polri, TNI, dan pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dalam penerapan PPKM. Memang masih ada hal-hal yang dirasakan masyarakat mungkin tidak tepat. Sehingga masyarakat merasakan PPKM ini menjadi suatu hal yang menghambat segala aktivitas mayarakat,” terang Arif.
Kata dia, kebijakan PPKM tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kalau melihat permasalahan yang sedang dialami bangsa ini, memang kita betul-betul harus melakukan penerapan PPKM ini secara serempak di seluruh Indonesia agar angka Covid-19 ini tidak kembali naik.
Hal senada turut disampaikan Deputi VII Bidang Komunikasi BIN, Wawan Heri Purwanto. Menurutnya, persoalan mengenai perpanjangan PPKM dan juga kibaran bendera putih masih mewarnai kehidupan kita.
“Disadari bahwa PPKM adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Karena memang lonjakan kemarin betul-betul memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap kesehatan di negeri kita,” jelas Wawan.
Wawan menjelaskan, saat ini di daerah juga didorong vaksinasi dengan sistem door to door. Cara ini dilakukan, kata dia, karena masih banyak warga masyarakat yang merasa ragu atau ketakutan.
“Ini akibat berbagai propaganda-propaganda negatif, rumor, dan hoaks, serta ada juga yang sakit, ataupun ketakutan lainnya. Semua menjadi concern kita bersama supaya Covid-19 ini segera turun. Alhamdulilah, berkat kerjasama dari semua pihak, juga kerja keras, kerja cerdas kita semua, akhirnya angka bisa kita turunkan,” jelas Wawan.
Riza Damanik (Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM) yang turut hadir dalam webinar mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa upaya dalam kerangka untuk memberikan penguatan terhadap pelaku UMKM.
Pertama, kata dia, terkait langsung dengan akses pembiayaan. Di luar itu, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat akses pasar bagi pelaku UMKM.
Dia membeberkan, saat ini sudah ada 14,6 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Selama pandemi, setidaknya sudah ada penambahan sekitar 5,7 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
“Pandemi ini mengajarkan kita satu hal utama bahwa perlu ada transformasi, ada upaya langkah adaptasi yang luar biasa. Tidak hanya dari pelaku UMKM-nya tetapi juga dari para konsumennya,” jelasnya.
Reza menghimbau, supaya masyarakat mengkonsumsi produk-produk UMKM atau warung-warung di sekitar. “Dengan begitu, kita tidak hanya membantu para pelaku UMKM tapi juga menyelamatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan, nelayan, petani-petani di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan, PPKM saat ini salah satu agenda krusial dalam menangani pandemi di Tanah Air. Jadi ada banyak strategi yang dibutuhkan.
“Salah satu yang lebih penting dari semua strategi ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa PPKM itu betul-betul bisa efektif di lapangan dan bisa dipastikan bahwa seluruh pergerakan dari semua warga Indonesia saat itu betul-betul terbatas dan dibatasi,” ujar anggota DPR RI dari dapil NTT ini.
Dalam konteks inilah, lanjutnya, PPKM menjadi penting. Karena itulah instrumen yang dapat memastikan bahwa seluruh pergerakan orang di negeri ini terbatas, dibatasi, kemudian juga terkontrol.
“Melihat kondisi pergerakan Pandemi Covid-19 sekarang ini, kebijakan berikutnya yang paling tepat adalah menggunakan PPKM Skala Mikro. PPKM Skala Mikro sangat cocok dengan kultur dan budaya Indonesia yang gotong royong,” jelasnya.
Terkait pengembangan industri farmasi dalam negeri, Melki mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2021.
“Kita harus mendukung pengembangan dan penguatan industri farmasi dalam negeri sehingga dapat terlibat memenuhi kebutuhan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat,” pungkasnya. (red)
