JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI, Rizal Djalil meluncurkan PT Freeport Papua, Perjalanan Lurus dan Akuntabilitas Dana Politik dari 10 buku yang dalam 10 tahun (dua periode) dipercaya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara tersebut.
Sebelum dipercaya menjadi pimpinan BPK RI, laki-laki kelahiran 20 Pebruari 1956 di Kerinci, Provinsi Jambi tersebut adalah wakil rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Rizal merupakan wakil rakyat dari Provinsi Jambi 1999–2009.
“Angka 10 itu merupakan angka yang sempurna dan memiliki sejarah tersendiri buat diri saya, termasuk di DPR RI tempat menuntut ilmu,” kata Rizal dalam acara peluncuran buku yang dihidiri Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mantan Menteri Penerangan sekaligus politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mayjen (Pur) Yunus Sofiah di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Rizal mengakui kenapa bukunya ini diluncurkan di DPR RI? Itu karena dirinya merasa tidak pernah keluar dari Senayan. Sebab, di DPR ini semua kebijakan kepentingan bangsa dan negara dirumuskan.
“Jadi, saya tak pernah merasa keluar dari DPR RI ini, karena semua kebijakan negara dirumuskan di sini. Saya ikut mendorong bagamaiana kebijakan itu diarahkan? Semua harus untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Rizal.
Buku pertama dan kedua (Perjalanan Lurus dan Soal PT Freeport) misalnya, tetap bagaimana kerjasama dengan negara terkait harus tetap baik (buku Papua). Ketiga, interaksi dengan para wartawan setelah tak lagi menjabat sebagai anggota BPK (buku Akuntabilitas dana politik). “Dan, dana partai politik seharusnya Rp 5.000,-. Kalau satu suara Rp 5.000,- partai politik bisa mandiri,” ungkap dia.
Sebelumnya pemerintah menetapkan besaran bantuan kepada partai politik atau dana parpol tiap tahunnya sebesar Rp1.000 per satu suara sah, atau naik dari sebelumnya Rp108 per suara sah. Hal itu berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.
Pada kesempatan serupa, Ketua DPR RI menila,i bisa menulis sepuluh buku ini sudah luar biasa. “Dengan tulisan ini agar beliau tetap dikenang, meski tak lagi menjabat BPK, dan buku ini akan tetap menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, karena masa depan tak bisa lepas dari masa lalu,” kata politisi senior Partai Golkar ini.
Hanya saja, kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, sebagai politisi tidak ada perjalanan yang lurus, demikian pula editor buku dan berita. Mengapa? “Karena pasti ujungnya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Sehingga, mungkin lurus dalam pendirian, tapi tidak demikian dengan tindakan,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
