JEMBER, beritalima.com | Sebanyak 159.571 kepala keluarga di Jember perempuan, hal itu terjadi dikarenakan berbagai macam-macam alasan.
Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember, saat kegiatan penyuluhan KB (KIE) Program Bangga Kencana di Aula kantornya, Senin (27/12/2021).
“Itu angka valid di bulan Juni 2021. Jadi untuk bulan sekarang, Desember kita belum dapat angkanya,” kata pria yang akrab dipanggil Supri.
Menurutnya, rata-rata perempuan menjadi kepala keluarga karena sudah bercerai dengan suaminya, baik cerai mati atau cerai secara surat.
Namun ada juga, dari 31 kecamatan yang ada, perempuan menjadi kepala keluarga, karena suaminya sakit, sudah tua, kerja jauh tidak pulang, kecelakaan dan sebagainya.
“Mayoritas perempuan yang jadi korban laki-laki. Karena yang ditinggal betul-betul tersiksa,” ungkapnya.
Terlebih lagi, adanya pandemi Covid-19 banyak sekali perempuan yang ditinggal suaminya, dengan terpaksa harus menjadi kepala keluarga.
“Kalau meninggalkan warisan masih lumayan, tapi rata-rata kebanyakan tidak ada,” katanya.
Dengan begitu, adanya kepala keluarga dari perempuan, dipastikan akan berdampak pada perekonomian keluarga, dan segala resiko kemiskinan pasti akan terjadi.
Disamping itu, Supri menyatakan, keberadaan anak juga akan menjadi beban perempuan. Apabila istri ingin menikah lagi, pasti kuatir, tidak menemukan suami yang sesuai harapan.
Dari itu, keberadaan kepala keluarga menjadi tanggung jawabnya, bagaimana kedepan bisa dicarikan solusi untuk meringankan beban mereka.
“Kita tidak tahu, mengasuh, memberi kesehatan, sekolah, kondisi anak dan lainnya seperti apa. Paling dalam lagi kesulitan ekonomi, ini harus dicarikan solusi bersama semua pihak,” akunya.
Dari jumlah ribuan itu, Supri tidak menjelaskan secara rinci, apa penyebab perempuan itu menjadi kepala rumah tangga.
Namun, pihaknya akan menurunkan Tim Peka (Perempuan Kepala Keluarga) ke setiap desa, untuk mengkalkulasi secara rinci dan bisa mencermati penyebabnya.
Karena, rata-rata orang bercerai tidak ada laporan ke pihak terkait, termasuk yang meninggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
“Nanti kita akan koordinasi dengan Dispendukcapil, dan akan menginformasikan kepada kita,” ucapnya.
Bahkan, dirinya sering dipertanyakan oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto, apa yang langkah yang dilakukan kepada kepala keluarga perempuan.
Dari itu, dirinya akan koordinasi dengan semua pihak, untuk mencarikan solusi mengenai perlindungan perempuan, anak, kesejahteraan dan sebagainya.
Selain itu, dirinya akan mencanangkan aplikasi yang tersebunyi, antara perempuan yang mendambakan seorang duda. Sebaliknya, duda yang sedang mencari istri.
“Nanti kita akan fasilitasi, karena mencari suami atau istri mereka sendiri terkadang susah atau kesulitan, dengan kriteria yang dimaksud,” bebernya.
“Karena tujuan kita, bagaimana perempuan harus berdaya, anak wajib terlindungi dan keluarga di jember harus berkualitas,” tegasnya.
“Kami juga akan bekerjasama dengan perusahaan kosmetik, bagaimana kepala keluarga perempuan ini mendapatkan penghasilan atau kesejahteraan,” pungkasnya. (Sug)
