ACEH, Beritalima- Semua Praksi yang ada di DPR Aceh berjumlah tujuh Fraksi menerima usulan R-APBA tahun Anggaran 2017, dalam Rapat Paripurna tiga persidangan Satu yang di hadiri semua Istansi SKPA dan Anggagota Dewan DPR Aceh, Senin-30-01-2017.
Dalam Rapat Paripurna ke III DPR Aceh dengan masa persidangan ke I tersebut di pimpin langsung oleh Wakil ketua I DPR Aceh , Teuku Irwan Djohan dan turut didampingi oleh Ketua Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Tgk Muharuddin S.Sos.I.
Dalam persidangan kali ini, seluruh fraksi-fraksi di DPR Aceh melalui juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir mareka secara terbuka yang turut di saksikan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo, yang diwakili Sekda Aceh, Drs, Darmawan M.M.
Sementara itu Sekda Aceh, Drs Deramawan,M.M. dalam hal pembiyaan personil dan perlengkapan, begitu juga dengan pegawai non PNS sudah ditampung dalam R-APBA 2017 serta pembayaran honorarium berdasarkan jam pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga menyebutkan, berkenaan dengan dana penunjang pelaksana pilkada Aceh telah direalisasikan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan naskah perjanjian hibah (NPH), yaitu untuk KIP sebesar Rp 179, 4 miliar lebih, panwaslih Rp 54,5 miliar lebih, Polda Aceh Rp 32,8 miliar lebih dan Kodam IM Rp 6,1 miliar lebih.
Terkait dengan dana alokasi umum, katanya, untuk membiayai peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota belum mencukupi dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dengan kementrian-kementrian terkait.
Persiapan anggaran untuk pembangunan rumah sakit regional, sudah dialokasikan dalam R-APBA 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang lokasinya di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Kota Langsa,” sebut Deramawan.
“Di samping itu, kami juga sudah mengeluarkan surat ederan Gubernur Aceh untuk meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar menganggarkan dana tersebut dalam APBK masing-masing minimal satu persen dari total APBK,” katanya.
Disisilaian faksi partai Aceh meragukan Anggaran yang di Plotkan pemrtintah Aceh terhadap Penanggulangan Becana Alam, dikarenakan Aceh adalah Daerah Rawan bencana,kalau Pemerintah Aceh sudah menganggarkan dalam R-APBA Tahun 2017 sebesar Rp 30 miliar ini ini sangat Kecil ungkap Jubir farsi Partai Aceh.
Dia menambahkan kalau pemerintah tetap mengalokasiakan Dana pengagulangan Becana itu Rp, 30 Milliar saya rasa itu selalu tidak mencukupi, apa lagi Daerah ini Daerah sering Bencana, saya rasa itu kala di tambah tidak ada permasalahan, kata, Maryati ”(Aa79)
