JAKARTA, beritalima.com – Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta menggelar diskusi dengan tema “Sinergitas Mahasiswa Dengan Pemprov Sumatera Utara Dalam Membangun Daerah”, di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (15/1/2017) malam.
Diskusi rutin tahunan ini menghadirkan tiga pembicara: pemerhati sosial yang juga seorang wartawan, Ruslan Tambak; tenaga ahli DPR RI yang juga aktivis HMI, Rahmad Kurnia Lubis; dan staf ahli DPR RI yang juga aktivis HMI, Poltak Oloan Harahap. Diskusi ini dihadiri 50 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan pemuda asal Sumut di Jabodetabek.
Ruslan Tambak dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Sumut adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan populasi terbesar keempat. Namun sayang, dengan luas wilayah dan kekayaan alammnya, Sumut baru memiliki APBD Rp. 9 triliun. APBD ini sangat rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Misalnya, APBD DKI Jakarta sudah tembus Rp. 70 triliun dan APBD Jawa Barat hampir mencapai Rp. 29 triliun.
Di sisi lain, kata Ruslan, Sumut yang mempunyai lahan perkebunan karet dan sawit luas, tapi sayang petaninya masih banyak yang melarat. Kompleksitas Sumut ditambah dengan penggunaan narkoba masuk lima besar, dan termasuk “menyumbangkan” banyak pejabat yang terjerembab masalah korupsi.
“Kita kadang malu di Jakarta ini. Setiap ada kabar dan berita dari Sumut,itu bukan soal perestasi. Tapi kabar yang mengerikan sekaligus menakutkan, yaitu soal pejabat daerahnya terjaring tindak pidana korupsi,”.
Dimana, dua gubernur Sumut (Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho) berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan dan anggota DPRD Sumut, dan sejumlah bupati/walikota juga berhadapan dengan penegak hukum.
Ruslan berharap, memasuki tahun 2017 ini dan seterusnya, para pejabat di Sumut bisa menjalankan roda pemerintahan dengan bersih, akuntabel, dan bersinergi. Sehingga masyarakat Sumut khususnya warga miskin bisa merasakan keberadaan pemerintah.
Sementara untuk membangun sinergitas antara mahasiswa dengan Pemprov Sumut seperti tema yang diangkat, Ruslan menjelaskan, itu tidak mesti harus masuk ke dalam sistem, tapi bisa dilakukan melalui kritikan yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro masyarakat, dengan memberikan masukan kepada pemprov sesuai bidang dan keilmuan mahasiswa.
Sementara Rahmad Kurnia Lubis menyampaikan, mahasiswa harus punya kepekaan terhadap realitas sosial kemasyarakatan di nasional maupun di daerah, karena mahassiswa merupakan midle class dan agent perubahan dalam bernegara.
Mahasiswa dapat melakukan kounter ide, pemikiran, dan gagasan yang menyejukkan melalui media sosial (medsos) yang belakangan ini cukup memprihatinkan, karena dunia maya hari ini penuh dengan cemoohan, cacian, hingga hinaan, maka mahasiswa dapat mengambil peran empowering dan edukasi masyarakat untuk menjaga kemajemukan dan keberagaman Sumut.
Berkaitan dengan sinergitas mahasiswa dengan daerah, Rahmad menerangkan banyak program di beberapa dinas Pemprov Sumut, termasuk di Dinas Pemuda dan Olahraga yang punya anggaran sekitar Rp. 40 miliar, dapat disinergikan bagi kepentingan mahasiswa.
Rahmad menekankan, peran mahasiswa dalam membangun daerah bisa masuk ke dalam isu penguatan sendi-sendi sosial, seperti isu multikulturalisme, pluralisme, toleransi antar umat beragama, yang belakangan ini hangat dibicarakan pasca kejadian konflik SARA di beberapa daerah di Sumut.
Pembicara ketiga, Poltak Oloan Harahap memaparkan, negara Indonesia berdiri atas kesepakatan politik atau kontrak sosial antara elit dengan masyarakat, begitu juga pemerintah daerah Sumut, bila ada ketimpangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh mahasiswa, maka harus disampaikan kepada Pemprov Sumut.
Bagi Poltak, mahasiswa cukup mengontrol berbagai kebijakan pemerintahan daerah, karena selama ini Pemprov Sumut sangat lemah pada proses evaluasi program. Disini lah posisi mahasiswa menyampaikan kritik yang membangun untuk kemajuan daerah. Salah satu media yang paling mudah memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dapat dilakukan melalui medsos.
Di awal diskusi, Ketua Umum KMSU Jakarta, Mora Syamsudin Harahap mengajak mahasiswa Jakarta asal Sumut agar bersama-sama peka terhadap kompleksitas tanah kelahiran dengan mengawal pembangunan. Mora juga meminta Pemprov Sumut agar memberdayakan dan melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam pembangunan daerah. (***)
