JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah mentargetkan 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Namun, nyatanya masih banyak kebijakan dari pemerintah yang berkuasa saat ini belum mendukung sektor pertanian terutama di daerah.
Hal itu terungkap pada Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No: 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ke Sulawesi Selatan (Sulsel( di Makassar, Selasa (11/2).
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan permasalahan terkait pelaksanaan budi daya pertanian berkelanjutan di daerah. Komite II DPD RI tengah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No: 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
“Apa benar UU ini sudah dijalankan dengan baik dan kendala apa saja yang terjadi di daerah? Kami perlu masukan dari stakeholder daerah, apa yang disampaikan pada saat ini menjadi catatan dan kami bawa ke pusat,” ucap Senator asal Kalimantan Utara.
Pada kesempatan serupa, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, daerah yang dia pimpin dikenal sebagai penyangga pangan nasional. Karena itu, Nurdin mengapresiasi DPD RI memberikan perhatian terhadap permasalahan yang tekait pertanian.
“Daerah sudah bekerja maksimal dalam mendukung program Pemerintah Pusat. Karena itu, Sulsel harus didukung Pemerintah Pusat. Jangan apa-apa harus izin pusat, bagaimana kita bisa mengangkat petani lokal bila pengadaan bibit dan pupuk masih tetap dikendalikan Pemerintah Pusat,” kata dia.
Diungkapkan, saat ini Sulsel surplus padi. Karena itu, pihaknya tetap berusaha agar produk pertanian lainnya juga bisa diangkat seperti kokoa, tujuannya agar Sulsel bisa menjadi cadangan pangan paling tidak untuk wilayah Indonesia Timur. “Kami apresiasi DPD RI mendukung daerah membawa permasalahan ini ke tingkat pusat,” ungkap Nurdin.
Politisi senior asal Sulsel, Tamsil Linrung juga menyayangkan, kebijakan seperti penangkaran benih dan pupuk masih harus bergantung pemerintah pusat.
“Sulsel bukan hanya penyangga beras, tapi punya sektor potensi lain seperti peternakan juga. Sulsel harus didukung menjadi lumbung pangan dan menjaga ketahanan pangan paling tidak untuk wilayah Indonesia Timur, sangat disayangkan jika masalah benih saja harus bergantung pada pusat, daerah bisa dan sanggup didorong untuk mandiri,” jelas dia.
Senator dari Dapil Provinsi Maluku, Anna Latuconsina menyoroti masalah alih fungsi lahan, untuk membuat Indonesia berswasembada pangan harus mempertahankan ketahanan lahan agar tidak beralih fungsi.
“Regulasi yang ada saat ini untuk menjaga lahan pertanian beralih fungsi harus tegas dijalankan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun dan Daerah, juga oleh aparat penegak hukum, untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia,” demikian jelas Anna Latuconsina. (akhir)
