MOROTAI, beritalima.com – Pj. Bupati Morotai Samsudin A. Kadir didemo oleh puluhan pemuda yang mengatasnamakan Kualisi Aktivisi Morotai Bersatu (KAMB), Selasa (13/12), di depan halaman kantor Bupati dan Kejari Marotai.
Massa aksi menggelar aksi dengan menggunakan satu unit mobil pick up dan dilengkapi dengan sound system.
Koordinator KAMB Julkifli Samania, dalam oorasinya, menyampaikan, setelah kita lepas dari mantan Bupati Rusli Sibua. Situasi Morotai kembali di hujani dengan maraknya isu serta wacana yang menghantarkan daerah ini pada jurang kehancuran.
Selain itu, lanjut dia, faktualnya ketika masa jabatan Weni R Parasiu berakhir di Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba mengusung Samsudin A Kadir sebagai Pj. Bupati Pulau Morotai dalam rangka mensuksesi Wonderful Morotai serta Pemilukada yang sementara berlangsung di Pulau Morotai.
Namun, dikatakannya, saat ini telah muncul stikma negatif. Dengan dalil Bupati terlibat politik praktis. Padahal, kehadiran Pj. Bupati tidak pernah terlibat dalam kerja – kerja politik. Maka tentu menjadi perhatian serius bagi seluruh publik.
Apalagi, lanjut Julkifli, dengan adanya isu dan wacana tentang aktivis untuk menggulingan Pj. Bupati tersebut adalah suatu kepentingan Politik orang tertentu.
Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat meminta agar Pj. Bupati tidak terprovokasi dengan wacana serta isu yang justru menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, pihaknya meminta Pj. Bupati untuk mengambil sikap dalam penyelamatan daerah ini. Yakni kasus yang melibatkan pejabat publik Morotai segera di evaluasi dan di berhentikan agar tidak terjadi pemeliharaan pejabat buron atau kotor di Pulau Morotai.
Untuk itu, KAMB mendesak Pj. Bupati agar tidak mudah terprovokasi dengan isu, serta opini yang justru membawa Daerah ini pada jurang kehancuran.
Dia menambahkan, KAMB mendesak Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba, agar tidak dengan muda percaya atas kepentingan elit yang memprovokasi kondisi daerah dengan isu – isu politis. Sebab menghambat jalannya roda pemerintahan.
Selain itu,Bupati didesak segera memanggil Kadis PU untuk dimintai pertangjawaban. Atas pemberhentian salah satu Kabid ternyata tidak berdasarkan mekanisme atau tabrak aturan. Selain itu, Mendesak Kejari Morotai usut tuntas segera kasus anggaran hibah iklan rokok sebesar 2,5 Milyar yang difokuskan pada dinas Kesehatan ditahun 2014 yang melibatkan Kadis Kesehatan, termasuk segera mengevaluasi Kadis Pariwisata, juga Kadis Pendidikan,”pungkasnya. (hr/ssd)
