JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil mengatakan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin bukan radikal.
“Pak Din itu bukan radikal, malah GAR (ITB) itu radikal ngawurnya, kurang baca dan kurang piknik,” ujar Jazizul yang akrab disapa Gus Jazil kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).
Menurut politisi senior ini, Din Syamsuddin jauh lebih banyak prestasinya. “Coba cermati apa sih kiprah, prestasi dan track record GAR selama ini. Kalau Pak Din jelas Ketum PP Muhammadiyah, pimpinan pesantren dan tokoh muslim dunia,” ungkap dia.
Saran saya demi kebaikan bersama, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur tersebut agar GAR segera menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Din, keluarga dan para pengikutnya.
Sebelumnya, Masyarakat Perantau Sumbawa atau yang lebih dikenal dengan nama Maras terkait tuduhan dan Pelaporan Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti radikal (ITB ) Bandung.
Organisasi tersebut mengeluarkan lima pernyataan sikap yang dibacakan Sekjen Maras, Darman Annorawi. Kelima pernyataan sikap itu disebutkan, Masyarakat Perantauan Sumbawa mengecam keras atas tuduhan GAR ITB atas Prof Din Syamsudin radikal.
Maras membela dan mendukung Din Syamsuddin. Selain itu organisasi yang sudah berbadan hukum ini juga menegaskan, jika ada orang atau sekelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain pihaknya akan ada di garis terdepan untuk melawan dan berjihad membela Pancasila.
Dalam pernyataan lain, Maras juga mendukung aparat hukum untuk tidak ragu menindak tegas seseorang atau kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan persaudaraan Bhineka Tunggal Ika di wilayah Indonesia .
Ketua Umum Maras, Hendra J. Sambora mengajak masyarakat Sumbawa di Pulau Sumbawa maupun di perantauan untuk tetap tenang, menjaga kerukunan sosial dan tidak mudah terprovokasi pemecah belah persatuan. Maras harus tetap mengedepankan kebersamaan, kerukunan umat dalam berbangsa dan bernegara guna menjaga dan membangun ibu pertiwi. (akhir)
