JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian apakah pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa digelar atau tidak. Tahun lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi karena pemerintah setempat tidak membuka akses masuk dari negara lain akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua MPR, Dr Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi uzur syar’i, memang diperbolehkan tidak melaksanakan kewajiban haji. “Apakah hari ini uzur syar’i Corona ini sudah hilang atau belum, ini masalahnya. Kalau lihat dari statistik, itu belum hilang,” kata Jazizul politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Jazil tersebut,
Itu diungkapkan wakil rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa Timur ini dalam diskusi Empat Pilar MPR bersama Wakil Menteri Agama, H Zainut Tauhid Sa’adi dengan tema “Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021” di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).
Karena itu, Gus Jazil berharap agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bisa melakukan lobi tingkat tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaan haji tahun ini bisa digelar. Sebab, jika harus kembali ditiadakan seperti tahun lalu, jumlah antrean calon jamaah haji Indonesia semakin panjang.
“Kepastian keberangkatan jemaah haji akan mempengaruhi persiapan yang dibutuhkan. Ingat, rombongan haji merupakan delegasi bangsa yang membawa nama baik negara, serta berpengaruh terhadap citra kita di tingkat internasional,” kata Gus Jazil.
Dia juga berharap, Pemerintah memperjuangkan kuota haji agar tidak dikurangi, meski Arab Saudi berencana memberlakukan pembatasan jumlah jamaah haji untuk melindungi keselamatan jamaah. “Urusan haji ini adalah soal diplomasi. Kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut sebagai Wamenag dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi, ada sisi yang lain namanya sisi diplopatik antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur Gus Jazil.
Jika pembatasan yang dilakukan Arab Saudi dari kuota jamaah tahun lalu 230.000, yang boleh berangkat tahun ini hanya 10 persen, sebaiknya pelaksanaan ibadah haji tahun ini ditiadakan saja. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan persoalan bagi calon jamaah haji dan pemerintah untuk menentukan siapa calon jamaah yang bisa diberangkatkan. “Tapi kalau masih 50 persen, itu masih bisa dipertimbangkan,” kata dia.
Ia juga berharap agar Pemerintah tak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes). “Saya mendengar selentingan, ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain. Mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara. Kita nggak tahu ada Corona, masalahnya Anda (Pemerintah) menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah,” tutur Gus Jazil.
Ibarat jual beli, kata Jazil, tidak bisa sebuah akad dalam transaksi di tengah jalan ada penambahan biaya. “Kalau transaksi, di tengah jalan harus diubah harga, secara akad syariah juga salah. Masalahnya untuk haji disitu, bisnis haji itu, istilahnya tidak ada pilihan. Kan ini ditanggung pemerintah semuanya. Ini kalau dalam bisnis, sama juga dengan monopoli. Kalau ada pilihan tentu saya memilih yang lebih enak, murah, ini nggak ada pemilihan makanya dalam posisi ini pemerintah harus arif dan bijaksana,” urai dia.
Menurut Jazil, Kemenag yang mengurusi urusan agama, salah satunya haji, membawa misi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya, dan seaman-amannya. “Karena tujuan berbangsa, tujuan pemerintah itu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.”
Dikatakan, jamaah haji adalah delegasi bangsa maka hal yang penting diperhatikan bahwa jamaah haji sebagai delegasi nasional, budaya yang dibawa para jamaah ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia.
“Jamaah haji Indonesia ini delegasi bangsa, bukan hanya soal jamaah haji. Jadi ketika pelaksanaan haji ini akan ketahuan mana jamaah haji yang tertib.”
Jika benar diberangkatkan, Gus Jazil mengingatkan agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Baik saat berangkat, tiba di Tanah Suci, maupun sekembalinya ke Tanah Air, semua harus mematuhi protokol kesehatan.
Zainut mengatakan, pihaknya terus berhubungan dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kepastian keberangkatan jemaah asal Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Hanya saja, hingga kini belum ada jawaban pasti dari pemerintah kerajaan Arab Saudi menyangkut pelaksanaan ibadah haji, termasuk soal kuota yang diberikan kepada tiap-tiap negara.
“Pemerintah terus berusaha melobi pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya pemerintah Saudi dan dubes Saudi di Indonesia. Tetapi, memang belum ada jawaban dan kepastian menyangkut pelaksanaan ibadah haji 2021. Bukan hanya dengan Indonesia, sampai saat ini belum ada satu negara pun yang memperoleh kepastian tentang pelaksanaan haji 2021,” kata Zainut Tauhid.
Pihaknya belum bisa memberi jawaban ke masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji. Apalagi menyangkut jumlah yang akan diberangkatkan. “Kalau masalah ibadah haji, Saudi sudah melakukan persiapan. Buktinya mereka segera membuka jalur penerbangan mulai Mei, dan siap menerima jamaah umrah. Tapi soal pelaksanaan ibadah haji mereka belum memberikan kepastian.”
Pada saat normal, kata Zainut, jelang Ramadan seperti sekarang, segala persiapan menyangkut pelaksanaan ibadah haji sudah selesai dilaksanakan. Termasuk soal visa, penginapan dan juga catering. “Namun, saat ini semua itu masih menunggu hingga ada kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” demikian H Zainut Tauhid Sa’adi. (akhir)
