Makassar – Penggantian sekaligus pelantikan Pj Walikota Makassar yang dilakukan Oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah hari ini, Jumat (26/6/2020) menuai banyak tanggapan dari berbagai elemen.
Jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Prof Yusran Yusuf ini secara mendadak digantikan oleh Prof. Rudy Djamaluddin yang resmi dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulsel Nasrul Haq, kepada media Jumat (26)6/2020) menilai adanya isyarat yang kurang beres dalam koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
“Kalau betul penggantian Prof Yusran karena alasan kinerja penanganan Covid19 yang serampangan, ini tentu menimbulkan pertanyaan. Kenapa Pak Gubernur mengusulkan Prof Yusran kala itu?.
Bukankah nama-nama Pejabat Pimpinan Tinggi yang diusulkan itu semuanya dinilai cakap dengan pertimbangan tertentu,” ungkap Nasrul yang juga merupakan Alumni Magister Kebijakan Publik Pascasarjana UGM Yogyakarta.
Dirinya menambahkan kejadian ini dapat menimbulkan kecurigaan terkait adanya indikasi politisasi birokrasi di Pemprov Sulsel.
“Disini pemerintah baik pusat maupun provinsi jangan main-main, memperlihatkan tontonan kurang bagus ke masyarakat. Bahaya kalau public trust kepada pemerintah itu hilang dalam masa pandemi,” tukasnya.
“Pemerintah provinsi jangan berharap banyak dengan istilah strong leadership pada Pj Walikota Makassar yang baru, Prof Rudy. Kita harus ingat bahwa Pj Walikota itu bukan lagi ‘jabatan politik’.
Prosesnya administratif melalui penetapan langsung. Dengan sendirinya, siapapun pejabat pimpinan tinggi yang mengisi posisi Pj Walikota punya keterbatasan.
Berbeda dengan Walikota (Definitif), itu murni jabatan politik karena prosesnya dilakukan melalui proses pemilihan. Tentu ‘strong leadershipnya’ patut diperhitungkan. Singkatnya, akses Pj Walikota secara internal dan eksternal tidak seindah Walikota definitif,” jelasnya.
Dosen Fisipol Unismuh Makassar ini pun berharap agar pemerintah disemua level tidak lagi saling menyalahkan khususnya dalam penanganan Covid 19. Karena menurutnya mengelola kasus Covid19 di Sulsel secara umum membutuhkan sosok koordinator yang kuat.
“Sesungguhnya peran itu ada di pundak Pak Gubernur dan Wakilnya. Untuk itu, perkuat koordinasi lintas kabupaten/kota dan kolaborasi lintas instansi. Saya kira itu kunci alternarif. Tentu kita semua juga sebagai warga Makassar serta Sulsel harus sama-sama bergotong royong kendalikan Covid19,” tutupnnya.
