Badung bali, beritalima.com – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM), Acara dibuka Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Selasa (2/5) yang ditandai dengan pemukulan gong.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini dominan pada langkah-langkah yang bersifat data base sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan menentukan obyek dasar yang cepat, tepat sasaran dan tepat guna dalam pemanfaatannya. Masalah kemiskinan di Kabupaten Badung, pemerintah telah sepakat bahwa dari lima program utama yang telah dicanangkan dalam pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), penanganan masalah sosial ini menjadi salah satu tujuan sasaran atau menjadi tujuan rencana pokok untuk lima tahun kedepan di Kabupaten Badung. Bahkan secara spesifik kepada kepala desa/lurah di Kabupaten Badung dalam membuat dokumen perencanaan desanya, penanganan kemiskinan ini telah tercantum didalam program “Asta Marga Utama Desa” yang utamanya adalah percepatan pengentasan kemiskinan, dimana program ini secara ekspresif juga tertuang dalam RPJMD kab Badung.
“Karena itu konsep Asta Marga Utama Desa itu adalah amanah yang wajib kita laksanakan didalam membuat perencanaan-perencanaan dan dikelola dalam pengelolaan anggaran didaerah termasuk ditingkat desa”
Lebih lanjut disampaikan dalam politik anggaran secara kajian teknis Kabupaten Badung memiliki kebijakan bedah rumah, dimana setiap rumah tangga dianggarkan 55 juta yang secara teknis cukup untuk membangun rumah sederhana, layak huni dan berkualitas. Lanjut disampaikan kemiskinan bukan saja masalah fisik atau rumah tetapi bagaimana masyarakat yang sudah memiliki rumah yang layak huni dan berkualitas tetapi juga mampu dalam melaksankan tugas-tugas dan mampu membiayai kewajiban-kewajiban hidupnya sebagai rumah tangga dan dalam kehidupan sosialnya yang wajar dan pantas. penanganan kemiskinan dapat berkesinambungan antara penangan fisik dan pemenuhan dalam ekonomi masyarakat dalam interaksi sosialnya.
“Saya berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial dengan melibatkan seluruh stakeholder serta program-program strategis yang dituangkan pada APBD Kab Badung dalam penanganan kemiskinan” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kab Badung I Made Wira Dharmaja yang juga selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab Badung melaporkan, Maksud dan tujuan sosialisasi dan pelatihan adalah memberikan masukan kepada Bappeda dan Perangkat Daerah pelaksana program mengenai kebutuhan penggunaan data di daerah, meningkatkan pemahaman pejabat pengambil keputusan didaerah mengenai data terpadu PPFM dan terurama pentingnya unifikasi sasaran progranm perlindunganm sosial dan meningkatkan kemampuan staf teknis pengelola data di perangkat daerah pelaksna program dalam memanfaatkan data sasaran program.
Peserta diikuti oleh perangkat daerah anggota TKPK Kabupaten Badung Badung, komponen non pemerintah yang terlibat selaku anggota Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan staf teknis pengolah data dari perangkat daerah pelaksana program perlindungan sosial/penaggulangan kemiskinan. Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yang diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, perangkat daerah maupun pihak swasta yang selama ini secara aktif ikut dalam program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial yang dilakukan melalui program CSR untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu Program Penangann Fakir Miskin (PPFM) sehingga pada akhirnya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap.
Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para staf teknis pengolah data pada perangkat daerah pelaksana program dalam memanfaatkan data sasaran program untuk dituangkan lebih lanjut melalui kegiatan dengan indikator target yang lebih akurat. Berikutnya dalam penyusunan strategi dan analisa perencanaan program dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial. dengan nara sumber dari TNP2K Setwapres RI. (*/sob)
