Syarat Pelaksanaan PTM, Ketua Komisi X DPR: Semua Guru Wajib Divaksin

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menhatakan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak berlaku secara nasional pada tahun ajaran bar, Juli 2021.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri yang punya kewenangan untuk membuka sekolah, bukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) tetapi Pemerintah Kabupaten dan kota.

“Di dalam SKB juga ditegaskan, orang tua masih punya hak otoritatif menentukan apakah anaknya tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau ikut PTM,” kata dia.

Wakil rakyat dari Dapil VII (Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Bekasi), Jawa Barat dalam diskusi bertema “Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka” di Press Room Parlemen Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6) menyebutkan, dua syarat PTM dapat dilaksanakan.

Syarat pertama, guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus sudah divaksin. “Ini sudah disepakati, karena bisa mengurangi tingkat penularan di sekolah. Kalau diberi label, hukumnya wajib. Jadi. guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu wajib sudah tervaksin kalau memang mau lakukan PTM,” tegas Huda.

Terkait guru dan tenaga kependidikan tervaksin, kata pria kelahiran Bandung, 22 April 1977 itu, hingga kini masih menjadi persoalan. Sekitar 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan yang harus divaksin. Sampai hari ini baru sekitar 1,5 juta yang tervaksin.

“Itu artinya, itu baru sekitar 30 persen. Kemendikbudristek serta Satgas Covid harus kejar tayang. Mereka itu harus divaksin paling lambat akhir bulan ini. Guru wajib divaksin karena mereka relatif sudah sepu dan berisiko terpapar Covid-19,” tegas dia.

Namun, wakil rakyat yang membidangi Pendidikan, Pemuda, Kebudayaan, Olahraga, Parawisata, Ekonomi Kreatif, Riset dan Tekbologi ini pesimis, semua guru yang ikut PTM sudah tervaksin sampai akhir bulan ini karena dalam kurun waktu 5 bulan saja baru tervaksin 1,5 juta.

Syarat kedua, kata dia, kesiapan sekolah mengadakan protokol kesehatan plus sebelum tahun ajaran baru. Sudah dibuat simulasinya supaya siswa sejak dari rumah, sampai di sekolah sudah tahu dia posisinya harus ada di mana, mulai cara pakai masker, apa boleh buka masker waktu bertanya, apa boleh bertukar makanan dengan temen, apa boleh makan di kantin dan seterusnya,” demikian Syaiful Huda. (akhir)

Pos terkait