PADANG,beritaLima — Gubernur Sumatera Barat Irwan Payitno 10 Februari 2017 melaksanakan Teleconference dengan Kementerian Dalam Negeri RI tentang Pelaksanaan PILKADA Serentak di Indonesia, sebagaimana diketahui pelaksanaan PILKADA Serentak di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15 Februari nanti yaitu sebnyak 101 daerah dan dua daerah dilaksanakan di Sumatera Barat yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Teleconference ini dipandu oleh Drs. Akmal Malik. MSi yang juga DirekturFasilitasi Pemerintahan Daerah dan DPRD Dirjen OTODA Kemendagri mengatakan bahwa, ada enam indicator yang harus diperhatikan diantaranya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Dana PILKADA, Pelaksana Keamanan, Partisipasi Publik, Dukungan Logistik, dan Netralitas ASN, semuanya ini mutlak harus terpenuhi.
Dalam menanggapi masalah yang enam indikator ini, Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bahwa, pada kedua daerah yang melaksanakan PILKADA ini yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai jumlah DPT sudah ditetapkan dan tidak ada revisi lagi, Masalah Dana untuk Kota Payakumbuh sekitar 13,7 Milyar dan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai 21 Milyar, jumlah dana untuk Mentawai memang agak besar disebabkan wilayahnya terdiri dari beberapa pulau dan transportasi antar pulau memakan biaya yang cukup besar, ditambah lagi sekarang cuaca kurang bagus, tentu membutuhkan kesiap siagaan untuk semua stake holder, dan DPT Mentawai yang telah ditetapkan sebanyak 53.853 orang. Kondisi keamanan di dua daerah ini juga sudah sangan kondusif. Partisipasi
Masyarakat dalam pelaksanakaan PILKADA ini ditargetkan untuk Kota Payakumbuh 70 persen dan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai 75 persen. Kalau diperhatikan target ini masih jauh dibawah target Nasional yaitu 77,5 persen, dan kedua daerah ini melalui kepala daerah dan KPU nya langsung merobah target menjadi 80 persen, karena kita harus optimis, dan optimis itu dapat dilihat dari target yang dibuat, imbuh politisi PKS ini.
Masalah dukungan Logistik juga tidak jadi masalah apalagi untuk Kota Payakumbuh yang memang tidak ada gangguan, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai semua logistic sudah sampai dengan memanfaatkan kapal carteran yang cukup memadai. Khusus untuk untuk Netralitas ASN tidak ada masalah, semua ASN netral dan mereka juga semakin paham dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah ada tiga Edaran Bupati tentang netralitas ASN dalam pelaksanaan PILKADA, artinya Sumatera Barat sudah siap dengan Pelaksanaan PILKADA yang digelar serentak 15 Februari 2017 yang akan datang imbuh Gubernur yang juga usdtad ini.
Teleconference ini juga dihadiri oleh Plt. Walikota Payakumbuh Priadi Syukur. SH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulaan Mentawai Drs. Syafil Djannah, karena PJ. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai masih di Ambon mengikuti Hari Pers Nasional. Disamping itu juga Hadir Asisten Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Devi Kurnia. SH. MM. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Drs. H. Mardi. MM, Kepala Biro Umum Setda Prov. Sumbar Nofiardi. SH, Kepala Biro Humas Setda Prov. Sumbar Drs. Jasman Rizal. MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar Drs. Nofrial. MSi, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Naswir. SH, Komisiner KPU Sumbar Bapak Drs. H. Mufti Syarfi. MPd. Serta para perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sumatera Barat, juga para asisten Pemerintahan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh.
Bapak Gubernur juga berharap kepada Stakeholder PILKADA di Sumatera Barat agar tetap melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dalam pelaksanaan PILKADA serentak ini, baik menjelang pelaksanaan pencoblos, saat hari pencoblosan dan pasca pencoblosan seperti saat penghitungan suara, beliau berpesan mari kita kawal PILKADA yang jujur, bersih, dan adil di Sumatera Barat, sehingga diperoleh pemimpin yang betul-betul baik dan unggul, baik pelaksanaan, bersih penyelenggaranya dan unggul pemimpin yang dihasilkannya, sehingga Sumatera Barat yang sejahtera semakin terwujud….semoga
(rel/rki)
