Jakarta, BeritaLima – Pengambilan alih pengelolaan parkir di lahan PD Pasar Jaya oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta, ternyata tanpa MOU. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja dengan DPRD DKI Jakarta kemarin. Para angota dewan mempertanyakan bagaimana mungkin kerjasama dua instansi dilakukan tanpa perjanjian.
Dengan tidak adanya perjanjian, maka tidak jelas siapa melakukan apa. Padahal ini menyangkut uang miliaran rupiah – Tindakan Kepala Unit Perparkiran Dishubtrans DKI, Tiodor Sianturi yang menggasak lahan parkir di 15 pasar milik PD Pasar Jaya adalah pelanggaran hukum. – Penasehat hukum Paguyuban Pengelola Parkir Pasar Jaya, Lasman Siahaan SH.MH menyayangkan arogansi yang dilakukan Tiodor. “Ini negara hukum, semua pakai aturan. Meski Dishubtrans dan PD Pasar Jaya sama2 dibawah Pemda DKI, tetap harus ada aturan2 hukum yang mengikat.
Apalagi keduanya masing2 punya tupoksi ” tandas Lasman. – Sebagaimana diketahui sejak 1 Agustus lalu, Unit Perparkiran Dishubtrans telah mengambil alih pengelolaan parkir di 15 pasar.
Alasan Tiodor dalam rangka pembenahan pengelolaan parkir di pasar jaya. “Karena masih ada parkir yg dikelola warga. Bukan karena pendapatan pasar jaya menurun dari sektor parkir”, jelas Tiodor saat itu. – Fakta dilapangan menunjukan Tiodor cuma membual. Hampir sebulan mengelola, boro2 membenahi tapi sebaliknya kondisi perparkiran di pasar carut marut dan amburadul. Kondisi perparkiran yang sudah komputerisasi, nyaman aman dengan segala kelengkapannya diobrak abrik. Pengelolaan kembali ke manual dengan peralatan apa adanya dan SDM yg terbatas.
Parahnya anak buah Tiodor dilapangan memeras keringat para jukir secara tidak manusiawi. Para jukir dipaksa bekerja rata2 12 jam sehari, yakni dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dengan honor Rp 75-100 ribu perhari. Akibat perlakuan ini, puluhan jukir mengundurkan diri.
Akibat kekurangan jukir, anak buah Tiodor kelabakan, mereka dengan seenaknya merekrut para preman menjadi jukir dadakan. – Anggota DPRD DKI komisi B Prabowo Soenirman menyayangkan sikap Dishubtran dan Unit Perparkiran yg dianggapnya Asal Bapak Senang (ABS), terkait pengambil alihan pengelolaan parkir Pasar Jaya. ” Perda 5 tahun 2012 tidak kuat dijadikan dasar. Karena tidak mengatur sarana milik PD Pasar Jaya”, ujar Prabowo yang mantan Dirut di perusahaan milik pemda tersebut.
Dishubtrans ujar Prabowo, nafsu besar tenaga kurang. Dari laporan masyarakat yang masuk ke Dewan, pengelolaan parkir 15 pasar yang mereka ambil alih, ternyata tidak lebih baik dari sebelumnya. – “Jangan demi Ahok semua cara di halalkan. Sementara Perda seenaknya di tabrak”, tandasnya.
(Ist)
