Jailolo - Gabungan Organisasi yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Hayatul Nahdatul Ulama (NU), serta GMMI Cabang Ternate kembali melakukan aksi menolak atas kebijakan Bupati Halbar mengangkat Julius Marau sebagai Plh Sekda Halbar.
Dalam aksi tersebut, terjadi bentrok dengan aparat Keamanan Satpol PP serta Oknum tim Sukses Dasyat.
Aksi unjuk rasa, yang berlangsung di depan kantor Bupati dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat, Kamis (14/04), terjadi lantaran pihak keamanan melerai adanya pembakaran ban mobil.
Insiden kekacauan berlanjut di gedung DPRD hingga menuai adu jotos karena oknum warga menghakimi orator yang menyampaikan aspirasi. Namun bentrokan itu akhirnya bisa dilerai oleh pihak keamanan Satpol PP dan anggota Polisi sekaligus melakukan mediasi hering dengar pendapat bersama unsur pimpinan DPRD Juliche D. Baura, Wakil Ketua I Ibnu Saud Kadim dan wakil ketua II Nicodemus H Dafid. Usai hering dengan DPRD, Bupati setelah mengikuti paripurna DPRD meminta massa kembali ke kantor Bupati untuk menggelar pertemuan dengannya diruang kerja.
Bupati Danny Missy, diruang kerjannya saat bersama Massa Aksi kemarin mengatakan, apa yang menjadi tuntutan akan menjadi pertimbangan pemerintah. Dengan itu, setelah dipanggil tim dalam jangkah waktu seminggu akan disampaikan Hasil.
“Apa yang di sampaikan rakyat akan kami dengar. Ruang kami terbuka untuk kalian. Jadi persoalan tuntutan kalian akan kami kaji kembali Plh Sekda dalam waktu dekat akan diumumkan,”ucap Danny singkat diikuti para Massa hengkang meninggalkan ruangan.
Sejumlah orator dalam sikapnya kemarin mengancam akan melanjutkan aksinya hingga Julius Marau dicabut SK Plh oleh Bupati Danny. Missy. Karena, pengangkatan Julius Marau bertentangan dengan aturan Aparat Sipil Negara (ASN).
“Dalam undang-undang ASN, tidak bisa seorang staf akhli diangkat menjadi Plh sekda. Karena, jabatan Sekda akan secara otomatis diembang kepada Asisten I, bagian pemerintahan, kepala Inspektor atau Kepala Dinas Keuangan sesuai isyarat undang-undang,”Jelas orator dari KNPI Udin Bakar.
Sementara dari ketua GMMI kota Ternate Maskur Latif dalam orasinya menilai kepemimpinan Danny terbukti ditunggangi oleh oknum salah satu pengusaha atas nama Hengky Polisar. Dengan itu, figur Plh Sekda yang diangkat meski tidak sesuai aturan, tapi tidak diperdulikan karena pertimbangan politik balas jaza saat suksesi kemenangan pencalonan sebagai bupati bukan berdasar aturan.
“Kepemimpinan Danny ini ditunggagi oleh oknum yang sengaja ingin mengurasi keuntungan saat berkuasa kepemimpinan Danny-Zakir.
Maka dengan begitu, posisi Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah diusulkan Julius agar muda diatur,”tandasnya. (@ssd)
