JAKARTA, Beritalima.com– Perseteruan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dengan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida semakin memanas.
Setelah 2 (dua) kali jawaban atas somasi dirasa LBP tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong dan/atau menyebarkan fitnah.
Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.
Tidak cukup sampai di situ, Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida Rp 100 miliar. Melalui kuasa hukum dia, Luhut mengatakan, jika gugatan itu dikabulkan pengadilan, seluruh uang itu akan diberikan kepada masyarakat Papua.
Terkait hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma ikut menanggapinya. Menurut dia, langkah Haris dan Fatia mengungkap bobrok investasi di Papua patut apreasi. Hal itu lantaran mereka telah menjalankan tugas kontrol ditengah masyarakat.
Pertama, senator dari Dapil Provinsi Papua Barat itu mengajak, mari meletakkan peristiwa ini dalam kacamata demokrasi. Ruang kontrol yang diisi rekan-rekan Haris adalah upaya menegakkan demokrasi. Terdapat niat untuk menegakkan keadilan dan melawan oligarki dalam penelitian itu.
“Dari situ minimal dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan investasi akut di Papua. Terlepas hasilnya harus didalami lebih lanjut dan lebih teliti, inilah yang harus kita dorong,” kata Filep yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) Papua Barat tersebut.
Kedua, terkait tuntutan 100 M kepada Haris dan Fatia yang jika dikabulkan akan diberikan kepada masyarakat Papua adalah sesuatu yang berlebihan. Hari ini masyarakat Papua membutuhkan keadilan, jaminan keselamatan akibat kebijakan investasi yang didalamnya terdapat hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Bukan sebaliknya, masyarakat Papua justru menjadi objek kepentingan investasi.”
Filep juga menyebut, dengan dilaporkannya Haris dan Fatia dapat menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya ke publik. Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan ditengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya” tambahnya senator ini.
Filep juga meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya. “Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua,” demikian Dr Filep tutup Filep Wamafma. (akhir)
